PRN BLITAR – Tim Verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan penilaian di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sejak tanggal 19 hingga 21 Mei 2019 untuk meninjau langsung kondisi wilayah Blitar.
Pemerintah Kabupaten Blitar menerima rombongan Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2019 yang dihadiri Bupati Blitar Rijanto beserta jajaran, dan juga Forum Komunitas Anak di Pendopo Ronggo Hadi Negoro. Selasa, (21/05/2019).
Dalam acara tersebut, Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang di motori Taufieq Uwaidha dan Rita Pranawati memberikan pemaparan hasil evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar.
Hasil evaluasi tim verifikasi lapangan, menilai bahwa Kabupaten Blitar cukup luar biasa dalam melaksanakan program-program pemenuhan hak anak dengan melibatkan unsur masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar sudah memiliki sarana dan prasarana guna mendukung program ini diantaranya puskesmas, sekolah dan sarana bermain anak, Serta membentuk forum anak dan tempat wisata edukatif layak anak.
Bupati Blitar, Rijanto dalam wawancaranya dengan wartawan mengatakan, ada beberapa koreksi dan evaluasi yang harus di tindak lanjuti. Salah satunya membuat Perda sendiri tentang layak anak.
” Menginggat sampai saat ini aturan mengenai layak anak masih tergabung dengan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah akan membuat Perda tentang Layak Anak sehingga sebagaimana hak-hak nya anak bisa terpenuhi dan bisa di lindungi”, jelasnya.
Bupati Rijanto mengungkapkan, Sebelumnya di tahun 2017 Kabupaten Blitar berhasil menjadi Kabupaten Layak Anak tingkat pratama, kemudian di tahun 2018 mendapat predikat Madya, maka untuk tahun 2019 di harapkan targetnya bisa tingkat Nindya kemudian Utama.
“Untuk mewujudkan itu semua kita harus melakukan koreksi dan juga evaluasi seperti yang sudah di sampaikan tim penilai”. Ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati Rijanto memaparkan bahwa sebenarnya bukan target ini yang mejadi tujuan,akan tetapi bagaimana Kabupaten Blitar menjadi Kabupaten Layak Anak, sehingga hak-hak anak bisa terpenuhi dan anak bisa di lindungi mulai tingkat Kecamatan sampai Desa harus mampu melaksanakan,karena kita telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Ini tentunya mainan untuk anak-anak harus ada di kantor-kantor, selain itu juga harus ada laktasi, namun apabila laktasi sudah ada tetapi mainan anak belum ada maka ini perlu di perhatikan” tandasnya.
Bupati Rijanto menambahkan bahwa, pihaknya juga akan mendorong sektor swasta dan dunia usaha untuk mendukung dan berperan aktif dengan adanya Kabulaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Blitar terutama sektor wisata yang sudah berperan aktif dalam dukungannya.
“Kami juga akan bekerja sama degan pihak swasta agar program Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten Layak Anak bukan cuma sebutan akan tetapi bisa di rasakan pada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar”. pungkasnya. (Adv/hms/gus/PRN)
