PRN Ngawi – Perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ngawi, sudah mulai bergaung. Dibuktikan dengan banyaknya Pemerintah Desa (Pemdes) yang berjumlah 178 Desa siap untuk menyonsong Pilkades. Dimulai dengan penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) di beberapa wilayah Desa di Kabupaten Ngawi.
Hal ini, dilakukan juga oleh Desa Widodaren dan Desa Keras Kulon, Kecamatan gerih, Ngawi, dalam hari yang sama, Senin (20/5) melaksanakan penetapan Cakades yang berbeda waktunya . Untuk Desa Widodaren mengambil waktu sore hari pukul 16.00 Wib, sedangkan Desa Keras Kulon Melaksanakannya pada waktu malam hari pukul 20.00 Wib.
Penetapan CAKADES Keras Kulon, Di Pendopo Desa Keras Kulon, Kec. Gerih, Kab. Ngawi.
“Penetapan Cakades dari keempat Desa yang ada di wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, semuanya sudah ditetapkan dan diputuskan. Untuk Desa Widodaren, Randusongo dan Guyung, masing-masing ditetapkan 2 Cakades yang akan bersaing. Berbeda dengan Desa Keras Kulon yang mempunyai kandidat paling banyak yakni, 3 orang Cakades yang akan berkompetisi dalam Pilkades serentak nanti,” kata Camat Gerih, Anang H Prabowo, saat menyaksikan langsung penetapan Cakades di Desa Keras kulon, Senin (20/5/2019).
Camat Gerih menjelaskan, terkait pelaksanaan pilkades yang akan di gelar pada tanggal 29 Juni 2019, hanya terdapat beberapa perubahan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019.
“Sesuai dengan Perbup yang baru, terdapat perubahan peraturan yaitu terkait denda atau sanksi bagi Cakades yang mengundurkan diri. Yakni, akan didenda sesuai Bantuan Keuangan (BK) dari Pemkab kepada Desa masing-masing. Sebelumnya hanya dikenai sanksi denda Rp 10 juta rupiah saja, itu pun berlaku bagi Desa Sekabupaten Ngawi.
Menanggapi hal tersebut, Anang H Prabowo merasa di untungkan dengan adanya Perbup yang baru terkait sanksi atau denda sesuai BK tersebut. “Keuntungannya adalah, dapat meminimalisir Cakades untuk mempermainkan Pilkades nanti. Dengan adanya Perbup yang baru itu, Cakades yang berniat melakukan koalisi dengan mengundurkan diri akan berpikir dua kali karena adanya denda yang begitu besar,” jelasnya.
Senada diungkapkan Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kab. Ngawi, menuturkan bahwa, hanya terdapat perubahan peraturan anatara Perbup yang lama dengan Perbup baru. “Memang benar, ada perbedaan antara Perbup yang lama dengan yang baru. Salah satunya adalah, terkait sanksi atau denda bagi Cakades yang akan mengundurkan diri, bakal didenda sesuai BK Desa masing-masing,” pungkasnya. (wx/ren)
