By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: ULP Kabupaten Jombang : Kredibilitas ULP Jombang Layak Di Pertanyakan
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » ULP Kabupaten Jombang : Kredibilitas ULP Jombang Layak Di Pertanyakan
KABAR JATIM

ULP Kabupaten Jombang : Kredibilitas ULP Jombang Layak Di Pertanyakan

Redaksi
Last updated: 28 Juni 2019 3:17 pm
Redaksi
Published: 21 Juni 2019
Share
SHARE

PRN Jombang – Pekerjaan kontruksi Rehabilitasi Gedung Puskesmas Mojowarno milik Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang yang proses pelelangannya di lakukan oleh Unit Lelang Pengadaan (ULP) kabupaten Jombang mengundang pertanyaan bagi masyarakat khususnya masyarakat pengusaha jasa kontruksi.

Pasalnya di dalam penerapan perundang-undangan jasa kontruksi tidak jelas mana payung hukum yang harus di laksanakan untuk proses lelang pekerjaan jasa kontruksi.

Hal ini penyebab utama para peserta lelang merasa tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam proses tahap pelelangan sebuah tender proyek.

Rabo, 19/06 para pengusaba jasa kontruksi yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Kontruksi Indonesia menggruduk ruangan kantor Unit Lelang Pengadaan (ULP) untuk mempertanyakan komitmen Unit Lelang Pengadaan (ULP) bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pengusaha jasa kontruksi di wilayah kabupaten Jombang.

Dari mereka yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Kontruksi Indonesia meyakini jika proyek Rehabilitasi Gedung Puskesmas Mojowarno dengan kode lelang 2115116 dari Satuan Kerja Dinas Kesehatan denggan nilai pagu paket Rp.2.730.127.600 dari APBD Tahun 2018 yang lelangnya di menangkan oleh PT. Alya Sejahtera Karya Sejati dengan nilai tawar Rp.2.373.377.071.

Namun setelah PT. ASKS di tetapkan dan di tunjuk sebagai pelaksana proyek tersebut kemudian di batalkan tanpa ada Surat Pemberitahuan Pembatalan Kontrak Kerja yang resmi dari pihak penyelenggara lelang. Dan ini mencerminkan bahwa ULP/POKJA tidak profesional dan sangat diskriminatif.

Dan ini di perparah lagi menurut pembatalan kontrak kerja PT. ASKS di tengarai karena adanya dumas yang tidak bisa di pertanggung-jawabkan tentang ke legal formalnya.

Padahal PT. ASKS sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sudah di tunjuk sebagai pelaksana proyek dan ini sah di mana sudah di atur dalam Undang-Undang kemudian mengurus Jaminan Pelaksana sebagai syarat untuk penanda-tanganan kontrak.

“Memang ini ada tahapan dan tahapan ini sebenarnya sudah selesai dan sudah muncul penunjukkan wewenang bahkan kontraktor yang bersangkutan sudah mengurus jaminan pelaksanaan.

Jangankan orang lain dari kita sendiri saja yang sebagai sesama peserta lelang dalam melakukan tahapan sanggaah bila sudah habis masa waktu yang di tentukan itu sudah tidak berlaku, artinya pemenang lelang yang sudah di tunjuk melangkah ke tahap berikutnya mengurus jaminan pelaksana. Lha ini aneh hanya karena dumas hingga kontrak kerja di batalkan dan ini menurut kita sangat tidak adil dan diskriminatif sekali. Dan ini sangat berbahaya di proses pelelangan selanjutnya karena like this nolike.

Jadi kepastian hukum di dalam proses pelelaangan ini layak di pertanyakan karena proses ini legal formal dan dumaspun harus ada legal formalnya.

Jangan sudah selesai tahapan baru berbicara tentang kemampuan dasar” ujar Koko selaku ketua Asosiasi Jasa Kontruksi Indonesia.

Sedang menurut Supradigdo pembatalan kontrak atas pemenang lelang ini sudah sesuai dengan Perpres nom 16 Tahun 2018 beserta turunannya, tidak mungkin teman-teman di Pokja kerja dengan tidak berdasar pada Undang-undang.

“Dan secepatnya akan kami koordinasikan dengan Pokja untuk segera menerbitkan surat pembatalan”. Jelas Supradigdo.

Di tempat yang berbeda Eko Nugroho selaku tim anggota Asosiasi Jasa Kontruksi menyatakan bahwa ini pasti ada permainan di balik pembatalan. Karena sudah jelas terjadi Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) seperti yang tertuang pada Perpres nom 16 Tahun 2018. Dan kedua belah pihak tidak boleh mundur apapun yang terjadi.

Dan melihat hal tersebut di atas sepertinya ULP tidak menjalankan apa yang di tetapkannya oleh Perpres nom 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan turunannya yang menjadi dasar dari tata cara kerjanya. Dan yang paling di rugikan dalam hal pembatalan kontrak ini adalah PT. ASKS karena bisa kena sanksi black klise. (gianto)

You Might Also Like

Campursari dan Sosialisasi Gempur Rokok ilegal oleh Satuan Pamong Praja kabupaten jombang bersama Bea Cukai Kediri
Otoritas Jasa Keuangan Minta Perbankan Segera Blokir 4000 Rekening Judi Online
Gubernur Khofifah Ungkap Dugaan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Jatim
Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Sarana Prasarana Pariwisata dan Olahraga
Sidowarek Benahi Desa Dengan Perbaikan Infrastruktur
TAGGED:JombangULP Kudang Transparan
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Gerak Cepat, Ning Ita Pastikan Kondisi Siswa Korban Plafon Ambruk di SMPN 5 Kota Mojokerto

Redaksi
By Redaksi
19 November 2026
“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Lapas Ngawi Peringati Hari Bhakti Imipas ke-2
Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih,Sehat,dan Sejahtera) Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelantikan Enam Pejabat Eselon Dua Pemerintah Kota Madiun
21 November 2026
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran
21 November 2026
Masuki Musim Hujan Pemkab Malang Kebut Pembangunan drainase Ngajum
21 November 2026
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?