PRN. BANTAENG — Kabupaten Bantaeng kembali menjadi tuan rumah terlaksananya kegiatan tingkat Provinsi Sulsel. Kegiatan itu adalah Bimtek Layanan Informasi Publik Desa yang digelar di Balai Kartini, Selasa, 5 November 2019.
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah dan dihadiri dua daerah tetangga Bantaeng,yaitu Jeneponto dan Bulukumba. Ratusan kepala desa dari Jeneponto dan Bulukumba hadir dalam pertemuan itu. Selain itu, hadir pula Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali dan Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir.
Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Selatan, Andi Hasdullah mengatakan, mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala desa, camat, dan pimpinan OPD dari tiga kabupaten tersebut. Tujuannya, kegiatan ini untuk mendorong terlaksananya pemerintahan desa yang terbuka.
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Diskominfo Sulsel juga memberikan pemahaman tata kelola keterbukaan informasi publik. Dia berharap, kedepan, juga akan ada pejabat PPID yang memberika layanan standar keterbukaan informasi publik di setiap daerah.
“Kita akan memberikan pemahaman tata cara kelola keterbukaan informasi publik ini,” jelas dia.
Sekda Bantaeng, Abdul Wahab mengaku, jika Pemkab Bantaeng merasa terhormat menjadi tuan rumah kegiatan Bimtek Layanan Informasi Publik Desa ini. Menurutnya, bimtek ini akan mendorong terciptanya transparansi pemerintah daerah hingga di tingkat desa. Dia mengaku, melalui kegiatan ini, Pemkab Bantaeng akan mendorong terciptanya keterbukaan informasi di tingkat pemerintah desa.
“Transparansi ini juga adalah bagian dari terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih hingga di tingkat desa,” jelas dia.
Dia juga melaporkan, saat ini, Bantaeng menjadi salah satu daerah tujuan untuk terselenggaranya kegiatan. Beberapa kegiatan sebelumnya, juga telah dilakukan di Bantaeng untuk skala yang lebih besar. Berkat banyaknya kegiatan itu, perputaran ekonomi berlangsung dengan pesat di Bantaeng.
“Terakhir, saya pantau tadi malam di hotel sudah sangat banyak yang memesan kamar untuk penginapan,” jelas dia.
Dia mengatakan, dari data Korsupgah KPK, pendapat daerah di Bantaeng meningkat lebih dari 1.000 persen. Hal ini tidak lain berkat kerja sama Kopsurgah KPK dengan Pemkab Bantaeng dan bertumbuhnya pergerakan ekonomi di Bantaeng.
Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan, pertemuan ini adalah bagian dari pertemuan sakral untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Apalagi, ketiga daerah ini, juga ikut bertanda tangan komitmen bersama keterbukaan informasi publik.
“Pertemuan ini sanga sakral, di sinilah kita bisa lihat komitmen desa, kades, bupati hingga Gubernur,” jelas dia.
Dia memberikan apresiasi pemerintahan desa di Kabupaten Bantaeng. Menurutnya, pemerintah desa telah melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan papan informasi di setiap desa mereka masing-masing.
“Daerah lain, juga bisa meminta terstimoni dari desa di Bantaeng,” jelas dia.
Dia juga berharap, pemerintah desa tidak perlu takut lagi untuk menyerap anggaran dengan baik. Harapannya, inspektorat melakukan tindakan pencegahan jika ada yang dianggap berpotensi terjadinya tindak pidana.
“Ini sudah ditekankan oleh presiden, bahwa inspektorat akan menjadi terdepan dalam upaya pencegahan,” jelas dia.
Kegiatan ini, juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di ruang pola kantor Bupati Bantaeng. Dalam FGD itu, sejumlah pemateri hadir, termasuk di antaranya adalah Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel. (syam)
