PRN NGANJUK |Masyarakat Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk telah mendapatkan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019.
Setidaknya, tahap pertama ada 400 bidang yang dibagikan kepada masyarakat setempat di Kantor Desa Mlorah, Selasa, 14 Juli 2020. Ratusan sertifikat tanah itu diberikan langsung oleh Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nganjuk.
Berdasarkan pantauan Pena Rakyat News pembagian ratusan sertifikat tanah itu disaksikan langsung oleh Camat Rejoso bersama Muspika dan Kepala Desa Mlorah.
Menurut, perwakilan dari Kantor ATR/BPN Nganjuk, Suwono mengatakan dalam pembagian ini akan dibuat menjadi 4 tahap dan sisanya yang 700 bidang lagi akan dibagikan ditahap selanjutnya.
“Total yang diusulkan oleh desa itu sebanyak 1400 bidang. Namun, yang bisa di ACC hanya 1100 bidang,” kata dia.
Dia berharap kepada masyarakat setempat yang telah menerima sertifikat agar dapat menjaga dokumen tanah itu dengan baik. Ia juga meminta agar masyarakat dapat mengecek data identitas pemilik tanah di sertifikat tersebut.
“Jika menemukan ada kesalahan data, masyarakat bisa melaporkannya ke kelompok masyarakat, biar nanti dikoreksi dan segera diperbaiki. Kemudian, kami harap sertifikat bisa disimpan dan diamankan sebaik mungkin, bila perlu difotokopi,” tegasnya.
Kepala Desa Mlorah, Hermawan mengatakan pembagian sertifikat tanah itu baru pertama kalinya dilaksanakan di desa tersebut.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, tahun ini bisa membagikan sertifikat gratis program dari Pak Presiden Joko Widodo. Meski demikian, masih banyak warga kami yang belum memiliki sertifikat tanah. Mudah-mudahan tahun depan kita usulkan kembali,” jlentrehnya.
Lanjut, dirinya juga berharap kepada masyarakat bisa menjaga dan memanfaatkan kegunaan sertifikat tanah tersebut. Ia pun meminta masyarakat kedepan dapat taat dalam pembayaran Pajak bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.
“Program PTSL ini merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat supaya memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah. Namun, kami juga berahap masyarakat bisa memenuhi kewajiban dalam membayar pajak PBB,” ucap dia.
Sementara itu, salah satu warga Desa Mlorah mengatakan dirinya sangat bersyukur mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL. Sebab, selama ini tanah miliknya belum memiliki surat tanah yang sah.
“Selama ini saya hanya ada surat jual beli saja. Alhamdulillah, tahun ini sudah ada surat yang sah dan diakui oleh negara,” ujarnya. (tobing)
