PRN Surabaya | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya terkesan menutup diri terhadap konfirmasi wartawan. Hal ini dialami pewarta media Pena Rakyat News (PRN). Alasan Kepala Dinas sedang ada tamu, wartawan diminta menghubungi nomor telpon kantor.
Ditemui oleh Arief di meja penerima tamu, pria yang bertugas dengan kemeja putih ini berdalih ibu Kepala Dinas sedang ada tamu. Terkait dengan hal tersebut wartawan dialihkan untuk menghubungi beberapa nomer telpon kantor.
Tak menunggu lama, awak media segera menghubungi nomor yang dimaksud. Awak media belum meninggalkan meja receptionis dan menyampaikan bahwa nomor telpon yang dimaksud tidak dapat menerima sambungan.
“Mungkin sedang makan siang mas, coba hubungi lagi nanti jam 1”, ungkap Arief.
Awak Media PRN menunggu sampai waktu yang disarankan, namun sangat disayangkan bahwa sambungan telpon tak ditanggapi dan tiba-tiba kepala dinas sudah tidak ada di ruangan. Padahal sepanjang jam istirahat makan siang tadi awak media tidak meninggalkan lokasi.
Permasalahan seperti ini tampak sepele namun mengandung substansi yang serius. Terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk memeperoleh informasi yang benar. Tentang hal ini konstitusi telah mengatur dan menjamim baik dari UUD maupun UU Pers.
Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Hal ini juga diatur pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.
Surabaya yang digadang menjadi salah satu kota percontohan pembenahan birokrasi dan transparansi tata kelolah pemerintahan tak seindah bayangan. Sangat disayangkan diakhir jabatan walikota Risma, pembenahan tata kelolah pemerintah dan transparansi informasi jauh dari yang tersaji di media arus utama. (Samosir).
