close
POLITIK

BAWASLU Kab. Mojokerto: Fakta Bahwa Incumbent Memang Bisa Memobilisasi ASN

PRN Mojokerto | Bawaslu Kabupaten Mojokerto angkat bicara terkait posisi paslon kepala daerah. Tidak menampik fakta bahwa posisi incumbent sangat diuntungkan bahkan sangat memungkinkan sampai memobilisasi ASN.

Penyataan ini dilontarkan komisioner Bawaslu Ahmad Basori ketika PRN meminta tanggapan tentang aktifitas politik Bacawabup Incumben kabupaten Mojokerto.

“Sulit untuk memproses secara hukum berdasarkan undang-undang pemilu segala tidakan sebelum penetapan calon”, ungkap Basori.

Seperti pemberitaan sebelumnya, pada tanggal 10/9/2020 malam diketahui Bupati Mojokerto Pungkasiadi yang juga bacabup mengahadiri acara kopi bareng. Kegiatan yang menghadirkan seluruh kepala desa se kecamatan Ngoro ternyata memang inisiatif dari Bupati.

“Memangnya salah kalau saya minta ketemu anak-anak saya?”, ungkap sang Bupati mengkonfirmasi kebenaran dari dalang berkumpulnya para kepala desa se Ngoro.

Hal ini dikonfirmasi pada acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Gedung sekertariat Korpri Jl. Raya Jabon-Mojokerto, Rabu (23/9/2020).

Terkait aktifitas ini, Dodi Faizal SH selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto berpendapat bahwa dipandang dari aturan pemilu, memang mereka tidak dapat bertindak lebih jauh. Lagi-lagi alasannya karena belum adanya penetapan calon.

Menambahi hal tersebut, Ansori menjelaskan bahwa upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran telah diupayakan melalui himbauan

“Kami sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh kepala desa agar mereka bertindak netral”, tambah Ansori.

Masih dalam keterangan Ansori, Secara hukum memang banyak aturan undang-undang pemilu yang terkesan paradoks. Komisioner Bawaslu ini memberi contoh Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada tahun 2016.

Dalam kasus ini PRN mengambil rana kosong sebagai fungsi kontrol sosial dalam menyajikan fakta berimbang bagi masyarakat. Bahwa memang terjadi mobilisasi ASN. Ada agenda politik pra penetapan calon. Ada alat peraga yang mengarah kepada agenda Pilkada. Ada undang-undang Pilkada yang memberi ruang untuk semua itu. Yang terakhir ada masyarakat yang menilai. (Samosir)

Tags : Mobilisasi PolitikMojokerto

Leave a Response