PRN SURABAYA| “Mestinya Kapolsek dan Kapolresnya segera dicopot,” demikian kutipan ringkas pengamat Kepolisian, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto yang dilangsir dari media sindonews.com.
Pernyataan ini terkait kasus penembakan yang dilakukan Oknum Anggota Polsek Kalideres di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat. Sabtu (26/2/2021)
Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Jendral Purnawirawan ini menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan Bripka CS selaku anggota Polsek Kalideres itu tak lepas dari tanggung jawab atasannya lantaran manajemen kepemimpinan di lapangan adalah kewenangan atasannya.
Manakala ada anggota kepolisian yang melakukan perbuatan melanggar hukum, atasannya pun turut bertanggung jawab, khususnya secara administratif.
“Dahulu di ABRI itu dua tingkat di atasnya kena tanggung jawab administratif karena dia (atasan) tak ketat atau tak tahu mengawasi anggotanya, bisa anggotanya sampai mabuk, sampai lalai. Sampai berbuat seperti itu ada tanggung jawab administratif (bagi atasan),” tuturnya.
Masih dalam keterangan Sisno, Pencopotan jabatan atasan dari anggota yang melanggar merupakan bentuk tanggung jawab administratif dan sebagai bentuk peringatan kepemimpinannya.
Dari perspektif yang berbeda, Dosen hukum dan peneliti nasional Iskandar Laka S.H., M.H., menyoroti kasus penyalagunaan senjata oleh aparat penegak hukum dari sisi preventif.
Menurutnya, kasus seperti ini bukan yang pertama terjadi. Pada tahun 2005, Wakapolsek Gunungpati (Jateng) tercatat dalam keadaan mabuk mengancam keselamatan Kapolsek, beruntung tidak ada korban jiwa.
Pada tahun 2007, Wakapolwiltabes semarang tewas ditembak anak buahnya sendiri. Selain itu pada tahun 2020 lalu anggota Polsek Tebet, Aiptu Slamet menembak anak dan Istri sebelum akhirnya bunuh diri.
Fakta-fakta ini, jelas Iskandar, memberikan kesan bahwa Polri belum maksimal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan senjata oleh anggotanya.
Oleh karenanya, mahasiswa Progran Doktoral ini menyarankan agar Institusi kepolisian dapat memeperhatikan secara serius masalah kejiwaan anggotanya.
Kepada PRN, Iskandar menyampaikan saran agar Polri menggelar psikotes lebih intens bagi anggota. Khususnya yang berkaitan dengan bidang penyidikan, jika memungkinkan dilakukan dalam kurun triwulanan.
“Ini penting, agar Kepolisian dapat terus memantau perkembangan kejiwaan anggotanya, apalagi tuntutan pekerjaan dengan tingkat stresing yang tinggi seperti saat ini,” tutup Iskandar. (Red)
