26 C
Mojokerto
BerandaKABAR JATIMDPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna Pembahasan 4 Raperda 2021

DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna Pembahasan 4 Raperda 2021

PRN SUMENEP | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sudah menggelar rapat paripurna dalam pembahasan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sumenep tahun 2021.

Rapat Paripurna digelar untuk pembahasan penyampaian jawaban dari fraksi-fraksi terhadap 4 Raperda, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir (PKB), yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi (Demokrat), yang dihadiri Plh. Bupati Sumenep, Edy Rasiyadi (Sekda), sejumlah fraksi-fraksi, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Di gedung legislatif lantai 2 kantor DPRD Sumenep, Selasa 23 Februari 2021.

Pembahasan 4 Raperda tersebut diantaranya; Raperda penyelenggaraan toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, Raperda penyelenggaraan jalan, Raperda perlindungan pemberdayaan nelayan dalam budidaya ikan dan tambak garam dan Raperda kabupaten layak anak.

Ketua Pimpinan rapat Abdul Hamid Ali Munir (PKB) memulai pembahasan tersebut dengan bacaan Basmalah, dan selanjutnya waktu rapat diserahkan kepada semua fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat terkait 4 Raperda tersebut dalam rapat.

H. Mas’ud Ali, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengapresiasi kepada Pemkab Sumenep, dan menyepakati bersama bahwa apa yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti, diperhatikan, serta dipertegas lebih mendalam melalui panitia khusus dalam pembahasan dengan kepala OPD terkait.

Sedangkan Musahwi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Dekky Purwanto Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), keduanya sepakat dengan adanya 4 Raperda tersebut karena dirinya mengemban mandat masyarakat untuk memperjuangkan hak dan melindungi nasib masyarakat dari sikap diskriminasi atas nama etnis-ras, agama, gender dan golongan politik demi terciptanya rasa keadilan.

“Semua ini adalah tugas legislator sebagaimana yang telah di mandatkan oleh konstitusi, dalam Raperda ini perlu pula di tingkatkan sebagai bagian dari kewajiban legislator yang hendak mempertangungjawabkan kepada masyarakat luas,” tegas Dekky.

Syaiful Hasan Fraksi Gerindra berkomitmen sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan kebijakan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tujuan ideal kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat yang sejahtera, makmur, adil dan beradab.

Penyampaian pendapat itu ditutup oleh Akis Jasuli fraksi Nasdem Hanura Sejahtera (NHS), berharap kepada semua wakil rakyat agar tetap mengawal aktualisasi dari beberapa Perda tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai pejabat dalam mengontrol segala kebijakan Pemerintah dalam memperjuangkan amanah rakat.

(Erfandi)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya