Oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
Dosen FH Uniyos Sby dan Penasehat Hukum PRN.
Di lingkungan hunian bahkan di jalan umum setiap hari kita berkendara pasti kita bertemu rintangan-rintangan dijalan yang memang sengaja didesain untuk membatasi laju kecepatan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sehingga dapat mengurangi kecepatan dan bahkan untuk mengurangi kebisingan dan juga kecelakaan tapi kadangkala rintangan yang namanya polisi tidur itu juga bisa memicu kecelakaan karena ketidaktahuan pengendara adanya rintangan polisi tidur dan ternyata rintangan polisi tidur itu ada payung hukum nya sbb;
Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No.KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, diatur secara teknis bagaimana tata cara membuat Polisi tidur di Jalan umum, berikut ini uraian singkatnya; Pada Pasal 4 Kepmenhub No. KM 3 thn. 1994. Polisi Tidur itu Hanya boleh ditempatkan pada :
- Jalan di lingkungan pemukiman:
- Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III
- Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi.
Penempatan posisi terebut harus dilakukan pada posisi melintang tegak lurus lalu lintas. Lokasi dan pengulangan penempatan Polisi tidur pun harus disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pada Pasal 6 Kepmenhub No. KM 3 Thn 1994. Bentuk-Bentuk Polisi Tidur sbb;
- Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm.
- Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandalan yang sama maksimum 15%
- Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15 cm.
- Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam lampiran gambar 1 keputusan ini.
Dan alat Pembatas kecepatan/ Polisi tidur pun harus dibuat dengan tanda-tanda tertentu, seperti harus diberikan tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
Berikut ini dasar hukum untuk sanksi Pidananya. Bagaimana jika setiap orang membuat Alat Pembatas Kecepatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut? Dan alat pembatas kecepatan tersebut ternyata mengakibatkan kerusakan pada Jalan? Dasar Hukumnya adalah Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
Peraturan ini menyebutkan, alat pengendali pengguna jalan terdiri dari alat pembatas kecepatan serta alat pembatas tinggi dan lebar. Setiap orang pada dasarnya dilarang memasang alat pembatas kecepatan, apalagi perbuatan itu dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan. Sanksinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak RP. 24 juta.
Demikian uraian singkat kami diruang OH PRN untuk edisi kali ini bagi pembaca setia PRN, Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pemahaman hukum kita diruang publik.
