PRN Malang | 5 Fraksi di DPRD kabupaten malang menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023, dari target Rp. 1,25 Triliun hanya terealisasi sebesar Rp. 838 miliar saja, atau 82,80 persen. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna digedung DRPD kabupaten malang Rabu kemarin (15/5/2024).
Dari sekitar Rp. 828 milliar, Rp. 454,12 milliar dari pajak daerah. Sedang untuk restribusi daerah hanya terealisasi Rp. 34,59 milliar atau 28,94 persen, dari target Rp. 119,52 milliar. Pencapaian restribusi tersebut sangat rendah, hal itu menunjukkan kinerja sangat memprihatinkan. Kata juru bicara DPRD kabupaten Malang Sudjono dalam rapat paripurna Rabu kemarin.
Tak hanya itu penerimaan lain lain PAD juga tidak memenuhi target antara lain pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi hanya Rp. 25,48 milliar dari target Rp.
46,84 milliar. Serta lain lain PAD yang sah terealisasi Rp. 324,7 milliar dari target Rp. 380,54 milliar atau tercapai hanya 84,88 persen. Fraksi PDI perjuangan misalnya ia menilai perangkat daerah terkesan tidak serius dalam melaksanakan komitmen terhadap pencapaian target pendapatan yang di tetapkan.
Terbukti realisasi PAD dari tahun ke tahun tidak menunjukkan progres yang seknifikan, dari fraksi lain seperti Golkar juga menilai kinerja pemerintah kabupaten Malang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi serius.
Menanggapi rendahnya PAD Bupati Malang H.M.Sanusi akan melakukan evaluasi terhadap kinerja semua pejabat daerah yang belum mencapai target. Nanti juga akan dievaluasi oleh inspektorat dan DPRD , “kata Sanusi”.
Untuk mensukseskan visi misi pemerintahan kabupaten Malang yang tercakup dalam Malang makmur, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah. (W2)
