PRN Malang l Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang mengadakan pelatihan literasi keuangan kepada penyandang difabilitas pada Selasa (11/6). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap penyandang difabilitas yang selama ini belum ternaungi oleh pemerintah dalam pelatihan literasi keuangan untuk menunjang aktivitas wirausaha.
Di Kabupaten Malang sendiri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 97 ribu. Dimana, penyandang difabilitas tidak termasuk didalamnya. Hal tersebut mendorong Disnaker mengambil diskresi untuk merangkul penyandang difabilitas dalam menunjang kemandirian secara ekonomi.
“Terdapat 97 ribu pengangguran di Kabupaten Malang, didalamnya tidak termasuk difabel. Maka itu tidak adil”. ungkap Drs.Yoyok Wardoyo, MM., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Tantangan yang dihadapi adalah tidak semua difabel bisa memenuhi persyaratan kerja di perusahaan.
Maka, pelatihan yg dilakukan disnaker ini diarahkan kepada penyandang difabilitas untuk diterima didunia industri. Akan tetapi, rata-rata perusahaan sudah settle dengan karyawannya Oleh karena itu, pelatihan tersebut akhirnya diarahkan kepada penyandang difabilitas untuk menjadi wirausahawan.
“Tidak semua penyandang difabel bisa diterima di perusahaan, maka pelatihan ini pada awalnya diarahkan untuk bagaimana teman-teman bisa diterima. Akan tetapi, banyak perusahaan sudah settle dengan karyawannya. Untuk itu, kita mengarahkan pelatihan ini untuk menunjang kegiatan usaha teman-teman”, tambah Yoyok.
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Bank Jatim. Nantinya, sebagai seorang wirausahawan diharapkan bisa menjangkau permodalan lewat perbankan. Selain itu, hadir juga aktivis senior Muhlis Ali, wartawan senior dan pengurus PWI Jatim Yuristiarso Hidayat.
“Langkah Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kab. Malang yang dimotori Pak Yoyok Wardoyo dengan secara cerdas melakukan diskresi regulasi terkait upaya pelatihan untuk kalangan difabel yang sebelumnya tidak ada keperbihakan. Alhamdulillah saat ini telah bisa ditabrak itu tembok aturan dengan benar melalui diskresi,” kata Muhlis Ali pada kesempatan. Muhlis Ali berharap langkah keberpihakan kepada difabel ini terkait pelatihan dan peningkatan kapasitas bisa rutin berfrekuensi lebih banyak dan melibatkan lebih luas stakeholder.(W2)
