PRN Jombang | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang mengikuti rapat paparan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kegiatan ini dilaksanakan secara berani melalui aplikasi Zoom bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia.
Dalam forum tersebut, Kepala Bapenda Jombang Hartono, S.Sos., MM mengatakan pemaparan mengenai berbagai langkah strategi yang telah ditempuh Bapenda Jombang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berfokus pada pelayanan publik.
Beberapa poin utama yang dipaparkan meliputi:
Peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari integrasi layanan dengan Bank Jatim, penyediaan ruang pelayanan yang ramah masyarakat, hingga pengembangan inovasi digital melalui aplikasi pembayaran berbasis QRIS, Virtual Account, serta aplikasi perpajakan daerah seperti Si Pak De , Pasti Bayar , dan E-BPHTB .
Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi e-SAKIP , e-Kinerja , serta pelaksanaan evaluasi berjenjang di internal Bapenda.
Penguatan sistem pengawasan dengan penerapan manajemen risiko, penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat berbasis SP4N Lapor , serta kampanye anti gratifikasi secara masif.
Inovasi pendataan massal PBB-P2, yang berhasil meningkatkan jumlah objek pajak hingga 114% melalui pemutakhiran data berbasis teknologi informasi, dengan dukungan perangkat desa di seluruh kecamatan Kabupaten Jombang.
Rapat bersama KemenPANRB ini menjadi momentum penting dalam proses evaluasi sekaligus penguatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Bapenda Jombang. Melalui program ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jombang. (ber)
