Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan Sih Purwaningtyastuti S.H
PRN Malang | Rapat paripurna DPRD kabupaten Malang dengan agenda pandangan umum terhadap rancangan daerah tentang pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2026 yang digelar pada hari Kamis siang 11/09/2025 digedung DPRD kabupaten Malang.APBD kabupaten Malang tahun 2026 mengalami peningkatan dari tahun 2025.
Dalam pandangan fraksi partai demokrasi perjuangan (PDI Perjuangan) dengan juru bicara Sih purwaningtyastuti S.H menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang realistis yang berorientasi pada kepentingan publik dan PDI perjuangan menyoroti rencana pendapatan daerah yang ditargetkan tahun 2026 mencapai Rp 4,97 triliun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2025.
Salah satu perhatian yang diberikan pada proyeksi pendapatan RSUD Ngantang sebesar Rp 4,8 miliar fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah terkait realistis atau tidaknya target tersebut mengingat kondisi rumah sakit yang dinilai belum berkembang secara optimal. Fraksi PDI perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya namun mereka juga menyampaikan kekhawatiran terkait pendapatan dibidang kesehatan yang dibebankan kebeberapa intansi seperti dinas pendidikan serta rumah sakit daerah. Masih kata Sih Purwaningtyastuti S.H dari fraksi demokrasi memberikan pandangan umum terhadap pandangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Malang tahun anggaran 2026 sebagai berikut.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar 4 triliun 976 miliar 652 juta 169 ribu 953 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) pendapatan transfer dan lain-lain. Fraksi PDI perjuangan juga menyampaikan pendapatan terkait dengan pendapatan diurusan pemerintahan dibidang kesehatan sebesar 372 miliar 834 juta 377 ribu 505 rupiah yang dibebankan ke dinas pendidikan, RSUD kanjuruhan, RSUD lawang serta RSUD ngantang.
Pada sesi belanja yang direncanakan untuk tahun 2026 yang direncanakan mencapai 5,08 triliun atau naik 1,19 persen dibanding tahun sebelumnya serta mendorong agar anggaran lebih fokus pada program yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus efektif dan efisien dan memberikan manfaat yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terang juru bicara dari fraksi partai demokrasi perjuangan (PDI perjuangan) Sih Purwaningtyastuti S.H.
Sementara itu fraksi dari gabungan PKB, golkar, nasdem, gerindra, PKS, Hanura dan demokrat melalui juru bicara fakih pilihan ST menekankan pentingnya APBD tahun 2026 disusun dengan berbasis kinerja menurutnya struktur APBD tidak hanya mencatat angka pendapatan dan belanja tetapi juga harus mencerminkan kinerja serta kondisi ekonomi serta aspirasi masyarakat terangnya.
Sebelum menutup pandangan umun fraksi PDIP juga menyinggung amanat pasal 146 dan pasal 147 UU no.1 tahun 2022 terkait ketentuan alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen dengan catatan tersebut fraksi PDI perjuangan menerima raperda APBD tahun 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama tim anggaran pemerintah daerah terang juru bicara dari fraksi PDI perjuangan Sih Purwaningtyastuti S.H.
Fraksi gabungan tersebut juga mendukung arah rencana kerja pembangunan daerah (RKAPD) kabupaten Malang tahun 2026 dengan fokus pada pemilihan ekonomi lokal dan penguatan SDM. Lima pembangunan yang disorot meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM, tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan ketertiban serta ketahanan masyarakat dan juga pemerataan pembangunan infrastruktur dan yang terakhir adalah ketangguhan bencana.
Dan semua fraksi sepakat mendukung pembahasan lebih lanjut dengan harapan anggaran pendapatan belanja tahun 2026 mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten malang target pendapatan asli daerah (PAD) 2026 yang ditetapkan Rp 122 triliun dinilai harus dicapai melalui strategi yang konkrit rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan yang penting sebelum rancangan peraturan daerah (RAPERDA) APBD 2026 dibahas lebih detail bersama tim anggaran pemerintah daerah.(W2)
