PRN Surabaya | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur hingga awal tahun 2026 tetap terjaga, dan menunjukkan resiliensi di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global maupun domestik.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jatim, Yunita Linda Sari menyampaikan, sabilitas sektor jasa keuangan tersebut tetap berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Meskipun dihadapkan pada tekanan inflasi yang meningkat pada awal tahun 2026,” kata Yunita Linda Sari dalam siaran pers OJK Jatim, Senin (25/05/2026).
Ia menerangkan, disisi makroekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, perkembangan inflasi menunjukkan adanya peningkatan tekanan pada awal tahun 2026.
Inflasi Jawa Timur, terangnya, pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,88 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat signifikan dibandingkan inflasi akhir tahun 2025 yang berada pada kisaran 2,93 persen (yoy).
Yunita menjelaskan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis, tarif energi, serta komoditas nonpangan seperti emas perhiasan.
Namun demikian, sambungnya, pada Maret 2026 inflasi Jawa Timur mulai melandai menjadi sebesar 3,79 persen (yoy), meskipun masih berada di atas titik tengah sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen.
“Secara bulanan, inflasi Maret 2026 tetap terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi,” beber Yunita.
Dirinya kembali mengatakan, tekanan inflasi pada awal tahun 2026 terutama bersumber dari komoditas pangan bergejolak (volatile food), seperti cabai dan daging, serta komponen administered prices dan komoditas dengan bobot besar seperti emas.
Selain itu, tambah Yunita, peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional turut mendorong inflasi pada kelompok transportasi.
“Di tengah kondisi tersebut, sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha,” pungkas Yunita. (cyo/sae).
