PRN Malang | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang menggenjot realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui dua program, yakni Bayar Pajak Keliling Desa (Bapak Desa) dan Jempol Mase (Jemput Bola Malang Selatan). Bapenda bekerja sama dengan Samsat Malang Utara untuk program Bapak Desa dan Samsat Malang Selatan untuk Jempol Mase. Kedua program tersebut mendatangi desa-desa untuk mempermudah masyarakat membayar PKB.
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara mengatakan, pihaknya menyediakan bingkisan dalam setiap kunjungan untuk diberikan kepada wajib pajak yang tertib dan patuh membayar kewajibannya. “Bingkisan kami serahkan sebagai apresiasi kepada wajib pajak yang patuh,” terang Made. Bapak Desa dan Jempol Mase melayani pembayaran PKB tahunan, pengesahan STNK tahunan, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Wajib pajak hanya perlu membawa kartu identitas asli serta STNK asli dengan nama yang sama.
“Tarif PKB tahun ini tidak naik, sama dengan tahun sebelumnya,” terang Made. Hingga minggu ketiga Agustus 2026, penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Malang mencapai Rp100,86 miliar atau sekitar 61,14 persen dari target Rp164,96 miliar. Realisasi tersebut bertambah Rp9,14 miliar dalam waktu tiga minggu pada Agustus 2026. Hingga akhir tahun, masih terdapat potensi penerimaan sekitar Rp64,10 miliar yang perlu dikejar untuk memenuhi target Opsen PKB.
Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah pada minggu ketiga Agustus 2026 mencapai Rp506,73 miliar dari target Rp754,68 miliar atau 67,14 persen. Sejumlah sektor pajak telah mencatatkan capaian di atas 70 persen. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu penyumbang dengan realisasi Rp107,87 miliar atau 85,91 persen dari target Rp125,56 miliar. Kemudian, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan mencapai 83,22 persen atau Rp6,77 miliar dari target Rp8,14 miliar.
Sementara itu, PBJT Makanan dan/atau Minuman telah terealisasi Rp16,32 miliar atau 79,22 persen dari target Rp20,61 miliar. PBJT Tenaga Listrik mencapai Rp102,73 miliar atau 70,81 persen, sedangkan Pajak Air Tanah mencapai Rp5,08 miliar atau 70,94 persen. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah sektor yang membutuhkan penguatan penerimaan hingga akhir tahun. Pajak Reklame, misalnya, baru mencapai Rp1,70 miliar atau 33,25 persen dari target Rp5,13 miliar. Adapun BPHTB terealisasi Rp116,99 miliar atau 57,75 persen dari target Rp202,58 miliar. (W2).
