PRN MOJOKERTO | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto bersama Bea Cukai Sidoarjo menggempur peredaran rokok ilegal dengan memusnahkan ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai. Pemusnahan dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026).
Kegiatan diawali dengan pemusnahan secara simbolis di Kantor Wali Kota Mojokerto. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi, serta perwakilan Bea Cukai Sidoarjo dan Satpol PP Kota Mojokerto.
Selanjutnya, pemusnahan massal dilanjutkan di PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA), Mojokerto, dengan cara dibakar hingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.
Rokok yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan di bidang cukai periode Juli 2026. Totalnya mencapai 8.651.080 batang atau setara ribuan bungkus rokok. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp.12.846.853.800, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.8.370.914.774.
Ning Ita: Rokok Ilegal Merugikan Masyarakat Mojokerto
Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, menegaskan bahwa pemusnahan rokok ilegal bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan.
“Rokok ilegal ini merugikan kita semua. Negara dirugikan karena cukai tidak dibayar, pelaku usaha yang legal dirugikan karena kalah bersaing, dan masyarakat dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari DBHCHT,” ujar Ning Ita.
Ia juga mengingatkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selama ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Mojokerto, mulai dari bantuan iuran JKN, perlindungan pekerja rentan, pelatihan kerja, hingga bantuan modal usaha.
“Kalau peredaran rokok ilegal dibiarkan, maka dana yang seharusnya kembali untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan hilang. Karena itu, saya mengajak seluruh warga Mojokerto untuk tidak membeli, tidak menjual, dan tidak mengedarkan rokok ilegal,” tegasnya.
Ning Ita juga mengapresiasi sinergi antara Satpol PP, Bea Cukai, TNI, Polri, dan Kejaksaan yang terus konsisten melakukan pengawasan hingga ke tingkat kelurahan.
“Pengawasan ini akan terus kita lakukan. Mojokerto harus menjadi kota yang bersih dari rokok ilegal, agar iklim usahanya sehat dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.
Jaga Cukai, Jaga Manfaat untuk Masyarakat
Pemusnahan ini bukan sekadar membakar barang bukti. Rokok ilegal merugikan negara karena tidak membayar cukai. Padahal, penerimaan cukai kembali kepada masyarakat melalui DBHCHT.
DBHCHT digunakan untuk tiga bidang utama, yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
Di Kota Mojokerto, DBHCHT antara lain digunakan untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Melalui program ini, warga yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan kesehatan tanpa harus menanggung sendiri iuran kepesertaannya.
Manfaat DBHCHT juga menyentuh pekerja sektor informal. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan DBHCHT untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 12.152 pekerja rentan.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memperluas kesempatan kerja, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk membiayai pelatihan keterampilan. Pada tahun 2025, sekitar Rp4,5 miliar dialokasikan bagi 400 peserta, yang terdiri atas pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja, pekerja dari sektor lain, dan pencari kerja. Mereka mengikuti 25 jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha.
Berdasarkan evaluasi Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2026, sebanyak 300 dari 400 peserta telah memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha. Sebanyak 198 orang terserap di dunia kerja, sedangkan 102 orang lainnya menjalankan usaha secara mandiri.
Selain pelatihan, pada tahun 2025 DBHCHT juga mendukung pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk barang senilai sekitar Rp1,8 miliar kepada 92 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bergerak di sektor kuliner, laundry, konveksi, jasa, tata rias, dan pertokoan.
Rokok Ilegal Rusak Iklim Usaha
Peredaran rokok ilegal melanggar ketentuan di bidang cukai, berpotensi mengurangi penerimaan negara, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya.
Dengan mematuhi ketentuan cukai dan tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal, masyarakat turut menjaga keberlanjutan penerimaan yang mendukung layanan publik dan program kesejahteraan.
“Cukai bukan sekadar pungutan atas barang kena cukai. Penerimaannya memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat melalui layanan kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan cukai serta pemberantasan rokok ilegal merupakan tanggung jawab bersama agar manfaat DBHCHT dapat terus dirasakan masyarakat,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi.
Sinergi Satpol PP dan Bea Cukai
Optimalisasi manfaat DBHCHT membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah berperan aktif dalam pengawasan dan penindakan di lapangan, sementara Bea Cukai berperan sebagai ahli di bidang cukai.
Bea Cukai mengimbau masyarakat untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal, yaitu tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, maupun menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada kantor Bea Cukai atau aparat penegak hukum terkait.
“Melalui pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal serta sinergi dengan pemerintah daerah, Bea Cukai berkomitmen menjaga penerimaan negara agar manfaatnya dapat terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rusman.
Pemusnahan yang dihadiri Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menggempur rokok ilegal. Pesannya jelas: jual rokok legal, usaha tenang, penerimaan negara aman, manfaat kembali ke masyarakat. (Adv).
