PRN Ngawi | DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Ngawi dan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi daerah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo. Kehadirannya merupakan bentuk partisipasi jajaran pemerintah kecamatan dalam mengikuti perkembangan kebijakan dan regulasi yang sedang dibahas di tingkat Kabupaten Ngawi.
Dalam rapat tersebut terdapat dua agenda utama, yakni penyampaian penjelasan Bupati Ngawi terhadap empat Ranperda yang diajukan pihak eksekutif serta penyampaian tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ngawi terhadap rancangan peraturan tersebut.
Adapun empat Ranperda yang dibahas meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Pembahasan Ranperda tentang perubahan peraturan pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, perubahan susunan perangkat daerah diarahkan pada penataan kelembagaan pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
Di bidang kesehatan lingkungan, Ranperda tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diharapkan menjadi landasan untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Sedangkan Ranperda mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi bertujuan mengatur penataan sarana pendukung jaringan telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur lebih tertib dan terkoordinasi.
Setelah penjelasan Bupati disampaikan, masing-masing fraksi DPRD memberikan tanggapan terhadap materi empat Ranperda tersebut. Tahapan ini menjadi ruang bagi pihak legislatif untuk menyampaikan pandangan, masukan, maupun catatan sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dan legislatif.
Kehadiran perwakilan Kecamatan Bringin dalam rapat paripurna tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah daerah. Pemahaman terhadap arah regulasi dinilai penting bagi jajaran kecamatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, empat Ranperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. (Jatmiko).
