PRN SUMENEP – Untuk mensejahterakan Upah minimum untuk para buruh tani agar sama di kabupaten Sumenep, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Rabu 20/02/2019.
Upaya ini yang dilakukan oleh DPRD Sumenep untuk memperjuangkan hak bagi para buruh tani supaya mendapatkan upah yang layak dari pemilik tanah, agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kebutuhan keluarganya.
Dalam keterangan Suroyo dari Komisi IV DPRD Sumenep di upayakan dibuatnya RAPERDA ini, agar bagi para buruh tani yang bekerja mendapatkan standar pengupahan dari yang memperkerjakan /juragan pemilik tanah, dan regulasinya di peruntukan bagi buruh tani yang bekerja agar dilindungi dari segi pengupahannya yang berpayung hukum.
“Sampai sekarang ini bagi para buruh tani tidak mempunyai standarisasi honor ongkos kerja (HOK), hal itu Dengan adanya regulasi semacam ini, kedepannya upah bagi para buruh tani sekabupaten Sumenep bisa sama,” Ucap Suroyo.
Masih dalam keterangan Suroyo, Raperda ini masih dalam proses, yang rencananya akan dibuat Bersama dengan Perda penanaman modal yang nantinya akan di usulkan Melalui komisi II, regulasi ini adalah inisiatif legislatif untuk memberikan payung hukum kepada Juragan /pemilik tanah dengan buruh tani yang nantinya agar sama sama tidak dirugikan. (erfandi).
