PRN TULUNGAGUNG – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung membuka layanan poli Eksekutif kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan tarif terjangkau, masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan dengan fasilitas super.
Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung, dr Supriyanto Sp.B mengatakan, Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini telah membangun fasilitas layanan pengobatan rawat inap dan poli eksekutif sejak tahun 2008.
”Fasilitas ini memberi akomodasi lebih baik dengan perlakuan sama dengan kelas lain.” kata Supriyanto. Selasa (26 /04/2019).
Beberapa bentuk akomodasi yang berbeda di poli eksekutif adalah ketersediaan sarana pendingin ruangan (AC) dan tak ada antrian. Karena itu biaya pengobatan di poli eksekutif cenderung lebih mahal dibanding poli umum.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan poli eksekutif, mulai tanggal 1 April 2019, manajemen RSUD Dr. Iskak Tulungagung membuka layanan tersebut untuk pasien peserta BPJS. Masyarakat peserta BPJS bisa mengakses layanan poli eksekutif yang selama ini hanya diperuntukkan pasien umum.
Lebih lanjut Supriyanto mengatakan, upaya RSUD dr Iskak untuk menyelenggarakan layanan poli eksekutif kepada peserta BPJS ini telah dimulai cukup lama. Setelah melalui berbagai survei dan penilaian oleh Dinas Kesehatan Kantor Wilayah Jawa Timur, RSUD dr Iskak akhirnya diberi kepercayaan tersebut.
“Tak mudah menjadi penyelenggara poli eksekutif untuk peserta BPJS. Verifikasi dan seleksinya sangat ketat agar memenuhi standar pelayanan sesuai Permenkes nomor 11 tahun 2016.” jelasnya.
Dia menegaskan, meski memiliki kelebihan akomodasi, peserta BPJS tak perlu takut dengan selisih biaya yang harus ditanggung saat memanfaatkan fasilitas poli eksekutif. Meskipun Permenkes nomor 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan mengatur batas atas selisih biaya sebesar 400 ribu rupiah untuk setiap episode rawat jalan, namun RSUD dr. Iskak hanya menarik 150 ribu rupiah.
Bagaimana jika ternyata biaya pengobatan yang dipergunakan jauh di atas harga itu? Supriyanto memastikan tak akan ada penarikan biaya lain selain yang telah dibayarkan pasien kepada BPJS.
“Berapapun kurangnya akan ditanggung rumah sakit.” tandasnya.
Melalui program ini, Supriyanto ingin memastikan bahwa hak dan kewajiban pasien harus jelas. Dengan kewajiban membayar premi kepada BPJS, hak atas layanan kesehatan mereka tak boleh ditawar.
Karena itu seleksi dan verifikasi yang dilakukan sangat ketat. Sebab jangan sampai masyarakat yang telah membayar lebih atas premi kesehatan mereka menerima layanan yang kurang memadai.
“Di Jawa Timur baru RSUD Sidoarjo dan RS Iskak Tulungagung yang telah memiliki layanan poli eksekutif untuk BPJS,” kata Supriyanto.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Indrina Darmayanti menegaskan penetapan selisih biaya sebesar 150 ribu untuk peserta BPJS yang ingin mengakses layanan poli eksekutif ini sudah melalui perhitungan matang.
Beruntung angka yang dipatok untuk berobat di RSUD dr Iskak masih jauh di bawah batas atas yang ditetapkan pemerintah.
“Nanti gendong indit /subsidi silang dengan pasien lain yang klaimnya sedikit. Rumah sakit yang atur,” katanya.
Indrina merespon positif kerjasama penggunaan layanan poli eksekutif untuk peserta BPJS ini karena membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan lebih.
Kerjasama ini juga diapresiasi masyarakat, khususnya peserta BPJS kesehatan di Tulungagung. Mereka berharap bisa menggunakan layanan eksekutif tanpa harus merogoh kocek cukup dalam.
“Tak perlu antre panjang saat periksa di jam kerja,” kata Agata, salah satu karyawan swasta peserta BPJS. (Fit/Gus/PNR)
