PRN SUMENEP – Dampak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merevisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 2019, Ribuan mahasiswa Sumenep yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Mohammadiyah (IMM) dan Aliansi mahasiswa Sumenep dari universitas Wiraraja Sumenep melakukan aksi Demo di depan gedung DPRD Sumenep, Kamis 26/09/2019.
Dalam pantauan awak media PRN Sumenep, Para pendemo Aliansi Mahasiswa Sumenep meminta RUU KPK dan KUHP yang di ajukan DPR RI dibatalkan, pasalnya semua aturan yang dibuat dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Abdul Hamid Ali Munir selaku Ketua DPRD Sumenep mengapresiasi tuntutan pendemo, dan bersedia menandatangani beberapa tuntutan pendemo dan akan diteruskan kepada DPR-RI
“5 Poin tuntutan akan kami bawa ke DPR RI karena ini tanggung jawab kami demi kesejahteraan Sumenep” ucap Ketua DPRD didepan para pendemo.
Lanjut celetuk orator dari Mahasiswa Unija, meminta semua anggota DPRD Sumenep untuk ikut menanda tangani kesepakatan menolak revisi UU yang dibuat DPR RI
Dari 50 anggota DPRD Sumenep, 17 anggota sedang tugas ke Jakarta dan para pendemo menganggap hal ini alasan belaka dan dengan beraninya para pendemo meminta kepada ketua DPRD Sumenep untuk menunjukkan bukti surat tugas luar kota.
“intinya pendemo tidak percaya dengan DPRD Sumenep yang kinerjanya tidak jelas” teriak pendemo.
Sampai berita ini diturunkan demo mahasiswa berjalan dengan tertib dan lancar. (erfandi)
