PRN PACITAN – Menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Halim Iskandar, memberikan apresiasi kepada Bupati Pacitan Indartato yang telah mendeklarasikan smart village, baru-baru ini.
Pernyataan itu ia sampaikan seiring masih adanya kawasan blank spot area di Pacitan.
“Salah satu smart village, yaitu tidak adanya blank spot. Dan Pacitan sudah declare itu. Karena itu saya sangat mengapresiasi langkah Bupati Pacitan,” kata Halim, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sirnoboyo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan.
Guna merealisasikan itu, Halim berupaya agar ada percepatan untuk membangun jaringan data berbasis IT. Khususnya bagi desa-desa di Pacitan yang masih masuk kategori blank spot area.
“Ada enam desa yang harus segera ada sinyal untuk bisa menuju smart village. Ini penting sekali. Apalagi kedepan, dana desa tak lagi diterimakan tunai,” jelasnya.
Menurut Menteri Desa, sebagaimana instruksi presiden, bahwa kedepannya dana desa tak lagi masuk ke APBD. Namun dari kas negara langsung masuk ke desa.
“Administrasi tetap di kabupaten. Ini lompatan yang luar biasa dari desa ke pengguna untuk membangun misalnya, itu nanti juga akan diserahkan secara non tunai. Seperti padat karya misalnya. Duit langsung masuk ke ketua kelompok, baru nanti setelah semua administrasi lengkap duit diambil dan dibagikan ke anggota. Untuk itulah perlunya sinyal,” terangnya.
Menurut Halim, dengan adanya jejak digital tentu penggunaan dana desa tidak akan rumit dan transparansi akan semakin tinggi. Untuk itu agar program tersebut segera terlaksana, kementrian yang dipimpinnya sudah melakukan unjuk kerja sama dengan Kominfo dan PT Telkom untuk menentukan titik-titik mana yang masuk prioritas. ‘Salah satunya di Pacitan.
“Terkait enam desa tertinggal yang ada di Pacitan, nanti akan kita telaah. Apakah karena akses antar desanya, atau karena belum memiliki lembaga pendidikan yang sesuai. Ini akan segera kita selesaikan,” tegas dia.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Halim juga sedikit menyinggung antisipasi terjadinya korupsi dana desa. Yang pertama, APBDesa harus ditampilkan di muka umum.
“Dengan begitu transparansi akan semakin nampak. Orang akan tahu dan bisa menghitung dimana ada kegiatan pembangunan dan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya. (E.setyo)
