PRN KEDIRI | Kecerobohan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Talud ruas jalan di wilayah Plosoklaten Kediri mengakibatkan korban pengguna jalan yang jungkir balik karena terpeleset material proyek yang berserakan.
Hal ini dialami oleh Novita warga Pranggang saat melintas mengendarai sepeda motor di desa Klanderan, Novita terpeleset pasir atau material proyek talud yang dikerjakan oleh CV Irvan Jaya atas perintah dari dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kediri.
Menurut keterangan Novita, dirinya sangat prihatin dengan kejadian ini dan sangat kecewa, pasalnya proyek sekelas pekerjaan pemerintah yaitu dinas PUPR kok sistem keamanan dan keselamatan pengguna jalan sepertinya tidak menjadi prioritas utama.
” Saat itu saya melintas malam hari menggunakan sepeda motor, dan di jalan itu tidak ada tanda proyek, pasir batu berserakan ke jalan dan parahnya lagi ditengah jalan ada Tong besar ditambah tidak ada lampu penerangan jalan, saya tidak bisa menghindar akhirnya nabrak tong dan terjatuh” ucap Novita.
Menanggapi hal ini pihak CV Irvan Jaya saat dikonfirmasi terkesan menganggap ini hal yang biasa, dan malah melempar masalah ini kepada dinas PUPR, bahkan menurut pekerja proyek saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa bos CV jarang ke lokasi proyek, Bosnya kesini hanya saat memberikan gaji saja (ungkap pekerja).
Sementara tanggapan dari pihak PUPR Kabupaten Kediri terkait hal ini, belum dapat memberikan tanggapan yang berarti dan hanya membenarkan terkait adanya proyek dimaksud saja.
Lebih lanjut menanggapi kecerobohan pekerjaan proyek PUPR Kediri ini, Iskandar Laka, SH.,M.H. pakar hukum dan dosen Universitas Yos Sudarso menganggap hal ini suatu keteledoran dan para penanggung jawab proyek ini terkesan mengabaikan keselamatan pekerja dan masyarakat pengguna jalan.
Masih dalam statement Iskandar Laka, dalam kontek hukumnya juga sudah jelas berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sanksi terhadap kontraktor atas kecelakaan kerja, diatur berdasarkan tingkatannya mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha. Dalam UU Jasa Konstruksi, aspek keselamatan tercantum di Pasal 52 yang menyebutkan, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Bila tidak, berdasarkan Pasal 96 ayat (1), penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi, hingga pencabutan izin. (Bambang).
