PRN MOJOKERTO | Terkesan tidak ada jera dan kebal hokum pengusaha pertambangan asal kota udang ini mengaacak-acak wilayah persawahan di kabupaten Mojokerto, sebagai contoh di wilayah Karangdieng Kutorejo, beberapa kali Pena Rakyat News merilis terkait usaha Widy khususnya di dusun Mejero namun terkesan lolos dan tak tersentuh hokum.
Pada edisi online Pena Rakyat News 27 april 2020 telah dikupas keluhan warga Mejero yang menyoal terkait debit sumber mata air menurun dikarenakan Galian C milik Widy yang beroperasi di Mejero melebihi kedalaman dan sampai mengeluarkan sumber air seperti danau, rilisan terkait hal itu belum diketahui hasilnya dan apa yang dilakukan dinas terkait, dan saat ini kembali Widy menggali di area yang tidak jauh dari arean sebelumnya.
Keterangan dari para pekerja yang tidak bersedia disebut namanya terkait perijinan dirinya tidak mengetahui, dirinya hanya diperintah untuk bekerja saja.
Sementara menurut Sulis selaku Kepala Dusun Mejero saat dikomfirmasi dirinya tidak bisa berbuat banyak, pasalnya dari pengalaman yang terdahulu saat dirinya meluruskan aturan yang ada di dusun Mejero terkait Galian, dirinya banyak mendapat tentangan dan hujatan dari warga dan beberapa oknum yang mendukung pengusaha Widy.
BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/08/25/bumi-mojokerto-bagian-selatan-siap-siap-ulah-penggali-semakin-ngawur/
Masih dalam keterangan Sulis, terkait masalah perijinan dirinya juga masih menganggap abu-abu, pasalnya memang benar galian tersebut diwilayahnya namun data terkait syahnya legalitas ijin pertambangannya, Sulis menyatakan belum pernah menerima.
“wes monggo mas kalau mau ditulis atau dilaporkan pokok e saya gak ikut-ikut” ucap Sulis melalui selulernya.
Sampai berita ini diturunkan untuk kesekian kalinya hanya sekali Widy merespon terkait kedalaman galian sampai mengeluarkan sumber air “Itu bukan sumber air, tp dr air hujan”.,
Menanggapi hal ini Pakar Hukum dari Universitas Yos Sudarso Surabaya Iskandar Laka, S.H. M.H. angkat bicara, bahwa dirinya merasa prihatin dengan maraknya usaha galian yang notabennya tanpa ijin yang syah dari dinas terkait, namun sayangnya galian-galian ‘bodong’ ini tetap jaya dan lancer beroperasi, semestinya penegak hokum langsung bergerak menanggapi aduan atau temuan para awak media atau LSM jangan malah terkesan melakukan pembiaran, pasalnya hal ini muncul berbagai anggapan, apakah penegak hokum juga turut bermain didalamnya ? Hal ini jangan sampai terjadi sebab wibawa penegak hokum akan lenyap dan tidak berwibawa lagi. Pungkas Iskandar Laka, S.H.M.H. (Santoso/siti)
