By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Terkait Netralitas ASN Mendagri Menegur 67 Kepala Daerah
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Terkait Netralitas ASN Mendagri Menegur 67 Kepala Daerah
POLITIK

Terkait Netralitas ASN Mendagri Menegur 67 Kepala Daerah

Redaksi
Last updated: 4 November 2020 8:57 am
Redaksi
Published: 4 November 2020
Share
SHARE

PRN SURABAYA | Melalui surat yang ditanda tangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri pada 27 oktober 2020, Mendagri menegur 67 kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal netralitas ASN dalam Pilkada 2020.

Dari informasi yang didapat, per 13 oktober 2020 KASN telah mengeluarkan 523 rekomendasi kepada Gubenur, Bupati/Wali Kota perihal pelanggaran Netralitas.

Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Gubenur Jawa Timur dan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya masuk dalam 67 Kepala daerah yang mendapat teguran. Sedangkan kepala daerah lain di Jawa Timur yang mendapat teguran dari mendagri adalah Bupati Mojokerto dan Bupati Sidoarjo.

Dengan tegas Inspektur Jenderal Kemendagri dalam surat tegurannya bahwa Kofifah dan Risma diminta segera menindaklanjuti rekomendasi KASN paling lambat tiga hari setelah menerima surat teguran dan ditegaskan pula akan ada sanksi bagi kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak segera menindaklanjuti rekomendasi itu dengan mengeluarkan sanksi.

Sementara menurut Aang Kunaifi, S.H., M.H. Kordiv. Pengawas Bawaslu Propinsi Jawa Timur, Larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Serentak 2020 adalah berdasarkan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang Ditandatangani oleh Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, Bawaslu, dan KASN pada Kamis (10/9/2020)

  1. Kampanye/Sosialisasi di media social (posting, comment, like, share)
  2. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon peserta pilkada
  3. Melakukan foto Bersama bapaslon/paslon dengan mengikuti  simbol Gerakan tangan/Gerakan yang mengindikasikan keberpihakan
  4. Menjadi narasumber dalam kegiatan parpol (kecuali dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan).
  5. Melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independent) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan ASN yang bersangkutan dalam pilkada sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah namun tidak cuti diluar tanggungan negara.
  6. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah/wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara.
  7. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
  8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bapaslon/paslon
  9. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye
  10. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain.
  11. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara.
  12. Memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independent) dengan memberikan fotocopy KTP.
  13. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara.
  14. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
  15. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye
  16. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Penulis : Iskandar.

You Might Also Like

PPP Siap Rebut Kursi Walikota Probolinggo
Polsek Sawah Besar Menggelar Apel Untuk Pengamanan Pemilu Presiden Dan Pemilu Legeslatif 2019
Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur
Perubahan dan Penyesuaian GAPEKA 2025; KAI Commuter Aktifkan Kembali dua Stasiun Baru di Sidoarjo
Pra-Porprov Futsal Akan Digelar Mei
TAGGED:Pengawas BawasluSurabaya
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
Advertorial

Batik Fashion 2026 Digelar di Alun-Alun Ngawi, Angkat Potensi Batik Lokal hingga Kancah Nasional dan Internasional

Redaksi
By Redaksi
15 November 2026
BPS Kab Bangkalan Gelar Senen Apel Pagi
Pemkab Kediri Ajak Perempuan Berani Skrining Kanker Serviks dan Payudara
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?