Oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
Ketua LBH ILSAM dan Penasehat Hukum PRN.
Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai perbedaan ketiga istilah tersebut diatas :
(1). Suap terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai, walau melanggar prosedur.
(2). Pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa, walau melanggar prosedur.
(3). Gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun.
Dalam kasus suap dan pemerasan, terdapat kata kunci, yaitu adanya transaksi atau deal di antara kedua belah pihak sebelum kasus terjadi, sedangkan dalam kasus gratifikasi tidak ada.
Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan umum maupun khusus dapat tersentuh hatinya, agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa, namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini dapat disebut dengan “tanam budi” (atensi) si pengguna jasa kepada pemberi layanan.
Perbedaan antara suap dan pungutan liar/ pemerasan adalah sebagai beikut : Bila dalam konstruksi hukum penyuapan, pemberi suap adalah pelaku utama atau pelaku turut serta aksi tindak pidana korupsi/kolusi, sedangkan dalam konsepsi pungli, pemberi pungli hanyalah korban, sehingga bila pemberi pungli sekalipun telah memberi sejumlah dana pada aparatur negara (pelayan publik), dirinya tak dapat dikriminalisasi, justru dapat menjadi pelapor (missalblower) terhadap pemerasan yang terjadi padanya.
Demikian sajian uraian singkat kami diruang OH PRN mengenai tiga istilah yang tersebut diatas, semoga memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat untuk kita bisa menghindarkan diri dari tindakan yg melanggar hukum.
