PRN SIDOARJO | Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemilu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sinergi dengan mendukung penuh program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang digagas KPU Pusat RI. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara KPUD Jatim dengan Desa Bakungpringgondani disaksikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Komisioner KPU Pusat Arief Budiman di Kantor Balai Desa Bakungpringgondani. Selasa (12/10/2021).
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua KPUD Provinsi Jatim dan Ketua KPUD Sidoarjo.
Pentingnya peningkatan kualitas masyarakat dalam politik, supaya produk dari pemilu (DPR, DPD, Kepala Daerah, dll) juga berkualitas. Kemampuan pengawasan, dan verifikasi data dalam politik oleh masyarakat Sidoarjo, adalah yang menjadi prioritas Kabupaten Sidoarjo pada saat ini.
Bupati Sidorjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) mengapresiasi dan mendukung penuh acara Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang diselenggarakan oleh KPU, dalam peningkatan kualitas masyarakat dalam politik, supaya produk dari pemilu (DPR, DPD, Kepala Daerah, dll) juga berkualitas.
“Kami mengapresiasi acara ini (DP3), bahwa lima menit yang ada dibilik itu berefek lima tahun kemudian, bukan hanya sehari atau dua hari. Sehingga adanya edukasi ini masyarakat lebih cermat lagi dan memiliki (kemampuan pengawasan dan verifikasi data dalam politik). Tidak hanya mengandalkan petugas KPU, Bupati, Disdukcapil, Camat Desa, dll,” kata Gus Muhdlor.
Hal ini juga secara langsung memberikan stimulus, supaya otoritas pemerintahan memberikan data dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya, karena masyarakat yang teredukasi sudah tahu mana data yang valid dan tidak, mana pelayanan yang sesuai prosedur atau tidak.
Persiapan matang juga dilakukan dalam acara ini, termasuk kepada para kader yang dibekali terkait DP3 di kantor KPU Sidoarjo. Jumlah kader ada 25 orang dan rencananya akan diperbanyak lagi untuk mobilisasi ke daerah-daerah supaya lebih merata.
Bupati Sidoarjo juga mengatakan bahwa kader-kader ini adalah pelatih untuk masyarakat tentang edukasi politik, dilatih supaya memahami edukasi politik lalu mengajarkan ke masyarakat Sidoarjo.
“Jadi, setelah mereka (kader) paham, mereka akan turun ke desa dan melatih masyarakat, sehingga tidak hanya stag atau berhenti pada dia saja (edukasi hanya sampai pada kader),” ujar Bupati Sidoarjo.
Dalam kesempatan ini, Komisioner KPU RI Arif Budiman mengatakan bahwa Program DP3 ialah program yang akan disiapkan untuk penyelenggaraan pemilu daerah 2024. Program ini, sebenarnya ditargetkan untuk seluruh provinsi, dan seluruh kabupaten/kota di tahun 2021. Karena pandemi, maka diatur bertahap, yakni dari 34 provinsi, masing-masing provinsi akan diberikan kesempatan kepada dua daerah kabupaten/kotanya untuk mendapatkan DP3 dari KPU Pusat.
Penunjukan dua daerah kabupaten/kota yang siap, oleh KPU Pusat kewenangan sepenuhnya diberikan kepada KPU Provinsi. Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang dinilai siap untuk mendapatkan P3 dari KPU Pusat adalah Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya.
Harapan dari KPU adalah agar masyarakat mau terlibat dan peduli pada proses penyelenggaraan pemilu daerah hingga nasional. Dan kader-kader yang dipilih, akan meneruskan informasi ke masyarakat, sehingga informasinya tersebar luas yang mengakibatkan masyarakat memiliki kepedulian dan edukasi tentang pemilihan umum.
“Mereka nanti yang meneruskan informasi kepada masayarakat dan terus menyebar sampai makin banyak orang mau terlibat proses penyelenggaaan pemilu kita, jadi makin banyak orang peduli dengan pemilu kita,” imbuh Arief Budiman Komisioner KPU Pusat Republik Indonesia.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan KPU untuk memilih Kota/Kabupaten adalah kesiapan pemerintah kabupaten, kemudian dukungan dan kerja sama.
“Ini kan bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang murah, jadi memang membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten, Sidoarjo sudah memberikan dukungannya, acara di tempat ini kan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten,” ungkap Arief.
Ketua KPUD Sidoarjo, Iskak, mengatakan bahwa Program DP3 di Sidoarjo, nantinya seluruh desa akan ada program seperti ini supaya pada saat proses pemilu, mayoritas masyarakat punya kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kader-kader yang kita rekrut, harapannya bisa menjadi penyelenggara pemilu, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga nasional, dan mampu dewasa dalam demokrasi,” ucapnya.
Pada kesempatan ini KPUD Sidoarjo memberikan materi agar terwujud kedewasaan dalam berdemokrasi. Selain dari KPUD ada dari Akademisi dan Bawaslu yang diberikan kepada kader. Seperti tata cara penyelenggaraan pemilu, bagaimana cara mencoblos, bahaya money politik, dan lain-lain. (kin/red)
