PRN MOJOKERTO | Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah berulangkali menyerukan terkait pemberantasan praktek Pungutan Liar (Pungli) baik dilingkungan birokrasi pemerintahan dan BUMN dan yang paling menjadi sorotan adalah dilingkungan sekolah, kali ini Pena Rakyat News mendapatkan keluhan dari wali murid siswa kelas VI SDN MJ (inisial) di wilayah Kecamatan Kemlagi. 25/5/22.
Cukup fantastis celoteh wali murid yang tidak bersedia disebut namanya ini, dirinya merasa kaget setelah mendapat undangan rapat wali murid beberapa hari yang lalu di sekolahan, pasalnya disetingkat sekolah negeri yang notabennya banyak mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah pusat seperti halnya KIP (Kartu Indonesia Pintar) untuk setingkat SD/MI mendapat 450 per tahun, dana BOS dll. Kok masih tega-teganya memungut biaya yang dirasa semua masuk dalam katagori Pungutan Liar.
“ini rinciannya mas, bayar kosumsi 25 rb, ATK 10 rb, Foto 25 rb, Legalisir 25 rb, Penulisan Ijazah 50 Rb, Kenang-kenangan 100 rb, Paving 80 rb dan untuk bayar Wisuda dan Rekreasi belum ditentukan, dan ini katanya diambilkan dari bantuan KIP sedangkan yang tidak mendapat bantuan KIP harus bayar sendiri” pengakuan wali murid kepada awak media.
Sementara saat dikomfirmasi kepada Kepala SDN MJ, PWT, SPd. (inisial) selaku kepala sekolah dan Agus sebagai Guru tidak bersedia memberikan keterangan apapun bahkan terkesan ingin tahu dan ingin mencari wali murid yang menjadi nara sumber.
Sampai berita ini diturunkan redaksi dalam waktu dekat segera komfirmasi kepada pihak dinas pendidikan kabupaten Mojokerto apakah pungutan ini atas rekomendasi dinas atau inisiatif pihak kepala sekolah yang memaksakan diri untuk diamini oleh wali murid. (din/Yn)
