By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Anak Korban Tindak Pidana Berhak Mendapat Restitusi
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Anak Korban Tindak Pidana Berhak Mendapat Restitusi
NUSANTARA

Anak Korban Tindak Pidana Berhak Mendapat Restitusi

putri pena
Last updated: 4 November 2017 6:34 am
putri pena
Published: 4 November 2017
Share
SHARE

Jakarta, penarakyatnews.id –  04/11/17 : Lahirnya  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi  Korban Tindak Pidana merupakan langkah maju dalam  memastikan anak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Para pelaku kejahatan terhadap anak saat ini tidak saja mendapat hukuman penjara dan atau denda,  tetapi juga sejak ditandatanganinya PP ini oleh Presiden Republik Indonesia 16 Oktober 2017, para pelaku kejahatan terhadap anak diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban dan ahli warisnya dalam bentuk ganti kerugian material dan imaterial, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak kepada media di Jakarta Jumat 03/11/17 diselah-selah Diskusi publik Menangkal Paham Radikalisme, Intoleransi, dan kebencian terhadap anak di Habibie Center Jakarta.

Dalam ketentuan PP ini, anak yang mempunyai hak untuk mendapat restitusi akibat dari tindak pidana adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan hukum, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangangan anak, anak korban kekerasan seksual,  anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, dan anak korban kekerasan seksual.

Arist menambahkan, bahwa pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dibebankan kepada pelaku dan dilakukan melalui penetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Pemberian hak restitusi bagi korban sangatlah penting, mengingat tindak pidana terhadap anak menimbulkan penderitaan fisik dan psikis yang teramat sakit, trauma berkepanjangan serta  kerugian materil dan imateril.

Syarat-syarat pengajuan hak restitusi tersebut dilakukan melalui mekanisme menyertakan identitas pemohon dan pelaku, uraian peristiwa tindak pidana yang dialami korban, kerugian yang diderita serta besaran atau jumlah restitusi.

Dalam ketentuan PP Pelaksanaan Restitusi ini pemohon restitusi ini dilakukan oleh orangtua atau wali dari korban tindak pidana, ahli waris dari korban dan atau orang yang diberi kuasa oleh orangtua, wali atau ahli waris korban.

Dengan demikian terbitkannya PP tentang Restitusi ini, semakin memudahkan anak yang menjadi korban  tindak pidana mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Oleh sebab itulah, untuk penerapan dan implementasi dari PP ini, dalam waktu dekat Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga independen dibidang Perlindungan Anak di Indonesia  segera akan bertemu dan berdiskusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna membuat Nota kesepemahaman (MoU), monitoring dan advokasi bagi anak sebagai korban.

Komnas Perlindungan Anak sebagai pelaksana tugas dan fungsi dari keorganisasian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat tentulah menyambut baik terbitnya PP ini dan sebagai tanggungjwab dan demi kepentingan terbaik anak, sebagai institusi perlindungan anak segera mendorong mitra  dan pegiat perlindungan anak di Indonesia untuk mensosialisasi PP ini ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan aparatus penegak hukum, ujar Arist Merdeka Sirait. (red)

You Might Also Like

Wakil Presiden Republik Indonesia Buka Munas V Mes Melalui Daring
Harta Karun Madiun Berupa Energi dan Panas Bumi Diincar Bakrie
Seru…!!! Mancing Lele Dusun Selorejo
Ingin Data Akurat, Bupati Ajak Warga Bantaeng Sukseskan Sensus Penduduk
16 Aset Milik Pemkot Tangerang Berstatus ‘Tidak Jelas’
TAGGED:JakartaPerlindungan Anak
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR MADURAMADURA

BPS Kab Bangkalan Gelar Senen Apel Pagi

Redaksi
By Redaksi
16 November 2026
Pemkab Kediri Ajak Perempuan Berani Skrining Kanker Serviks dan Payudara
Di Tengah Tantangan Industri Gula Blora, PT SGN Perkuat Dukungan bagi Petani melalui Bongkar Ratoon dan Bantuan Sarana Pertanian
“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Lapas Ngawi Peringati Hari Bhakti Imipas ke-2
Kerja Bakti Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Menjelang Musim Penghujan.

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?