PRN Mojokerto | Tahun 2024 mendatang, Indonesia bakal melaksanakan pesta demokrasi serentak. Mengawali itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia resmi meluncurkan Tahapan Pemilu (Pemilihan Umum) tahun 2024, Selasa (14/6) malam.
Peluncuran Tahapan Pemilu tahun 2024 ini dilangsungkan secara daring dan luring. Pada kesempatan ini, Forkopimda Kabupaten Mojokerto mengikuti prosesi seremonial agenda itu secara virtual di gedung pertemuan KPU Kabupaten Mojokerto.
Tampak Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto serta para Ketua Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Mojokerto mengikuti prosesi seremonial tersebut.
Tahapan Pemilu tahun 2024 ini resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan sirine yang dibunyikan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.
“Pada malam hari ini, tanggal 14 Juni 2022 kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024 hari pemungutan suara dihitung mundur, pada hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,” kata Hasyim.
Lebih lanjut, Hasyim juga meminta dukungan kepada semua pihak yang terlibat supaya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar.
“Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, kami selalu mohon dukungan dari pemerintah, kami mohon dukungan DPR, partai politik, segenap pimpinan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Dalam momentum yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan, dalam pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024 ini, dapat menjadi bukti bahwa tidak ada penundaan Pemilu.
“Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, tetapi jelas dari awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilu setiap 5 tahun sekali,” bebernya.
Selain itu, Puan juga mengatakan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat sudah sepakat dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, namun dia juga mengingatkan agar semua pihak tidak melihat Pemilu di Indonesia hanya sekedar mekanisme demokrasi.
“Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (Mahmudah)
