PRN Mojokerto | Menanggapi persoalan inflasi yang kini tak hanya menjadi isu nasional saja melainkan menjadi isu internasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali menggelar rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi, Jumat (2/9).
Untuk menindaklanjuti pengendalian inflasi, melalui rakor yang berlangsung di ruang rapat Satya Bina Karya, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya persiapan menghadapi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disinyalir akan berimbas terhadap meroketnya harga-harga bahan kebutuhan pokok.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menjelaskan, salah satu langkah yang bisa diterapkan untuk mengendalikan inflasi adalah dengan distribusi BTT melalui program Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, namun dengan tetap mempertimbangkan sejumlah hal.
“Inflasi ini sudah diwarning sejak awal-awal tahun. Terkait pengunaan BTT, bisa dipakai untuk kendalikan inflasi namun harus dengan prinsip mempertimbangkan segala kebencanaan yang mungkin saja bisa terjadi,” ungkapnya.
Berdasarkan paparan data Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto menyebutkan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 206,1, 17 keluarga dan 535.435 jiwa. Penerima BPNT berdasarkan SK Maret 2022 sebanyak 78.930 keIuarga yang setiap buIannya mendapatkan Rp 200 ribu ped keluarga. Dimana penyaluran untuk buIan Januari, Februari, Maret dan Mei melaIui PT. POS sementara untuk
buIan April, Juni, dan Juli melalui Bank HIMBARA.
Penerima PKH berdasarkan SK Maret 2022 sebanyak 34.146 keluarga. JumIah bantuannya pun bervariasi sesuai jumlah tanggungan komponen keluarga. Dan data Penerima PBI APBN berdasarkan SK Maret 2022 sebanyak 404,252 jiwa.
Menyinggung soal kenaikan harga BBM, Bupati Ikfina menjelaskan, pemerintah daerah sifatnya hanya menyesuaikan keputusan dari pemerintah pusat. Namun, lanjut Ikfina, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan stok ketersediaan BBM di wilayahnya.
“Sebetulnya ini (kenaikan harga BBM) tidak menjadi kapasitas kita, sebab kita hanya menyesuaikan. Ini karena kita tidak termasuk daerah dengan konsumsi BBM tinggi. Tugas kita di wilayah ini, lebih ke arah memastikan ketersediaannya saja. Dari pemantauan Pertamina, Kabupaten Mojokerto batas stok BBM masih aman dan mencukupi,” tuturnya.
Bila nanti kenaikan harga BBM benar terjadi, Ikfina menambahkan, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder terkait harus bersiap akan inflasi komoditas volatile food (cabe, bawang merah, daging ayam, telur ayam, gula pasir, bawang putih, minyak goreng dan beras). “Ketika nanti BBM benar-benar naik harga, maka kita harus bersiap akan inflasi komoditas volatile food,” imbuhnya.
Menghadapi hal tersebut, Bupati Ikfina menekankan agar seluruh pihak dapat memantau dan memastikan kelancaran distribusi komoditas tersebut. Termasuk memastikan tidak ada ancaman oknum-oknum penimbun barang.
“Ini termasuk kelancaran distribusi, dan kita bicara ancaman oknum-oknum yang menimbun barang. Sedangkan untuk komunikasi efektif, bagaimana kita meredam panic buying di masyarakat sehingga ketersediaan pasokan bisa dijamin,” tandasnya. (Mahmudah)
