PRN Jombang | Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bappeda Kabupaten Jombang menggelar Kick Off Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2024 di Hotel Fatma Jombang pada Rabu (21/02/2024) pagi, mengusung tema “Sinergi Dan Kolaborasi Untuk Kendalikan Inflasi”.
Sebagai upaya menciptakan perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Jombang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang senantiasa memperkuat koordinasi dan kolaborasinya guna menjaga inflasi agar tetap pada tingkat yang stabil. TPID Kabupaten Jombang menjadi garda terdepan dalam mengkoordinasikan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Jombang.
Membuka agenda Kick Off TPID 2024, Pj Bupati Jombang Sugiat S.Sos M.Psi.T dalam sambutannya menyampaikan, bahwa capaian inflasi di Kabupaten Jombang mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
“Langkah-langkah konkrit kita melalui operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah, penguatan manajemen stok pangan di tingkat desa, penguatan ketahanan pangan melalui Desa Mandiri Pangan dan intervensi komoditas cabai melalui gerakan pemanfaatan lahan pekarangan. Tidak hanya itu, komunikasi efektif dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Asosiasi Petani Cabai juga berjalan dengan sangat baik sehingga trend inflasi yang diukur melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan trend penurunan yang cukup signifikan”, tutur Sugiat Pj Bupati Jombang.
“Kepada TPID Kabupaten Jombang, saya ingin menekankan pentingnya penerapan strategi pengendalian inflasi melalui empat pilar utama yang mencakup ketersediaan pasokan pangan, keterjangkauan harga, distribusi pangan, dan komunikasi efektif. Penerapan strategi ini memerlukan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Sebagai TPID, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah konkret dan memastikan bahwa setiap pilar strategi ini berjalan sesuai rencana”, tandasnya.
Pj Bupati Jombang Sugiat menyebutkan bahwa guna mengatasi kenaikan bahan pangan tersebut, perlu dilakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kenaikan inflasi yang tidak terkendali.
kelompok lumbung pangan melalui penyediaan stok lumbung pangan desa, menjaga ketersediaan stok lumbung pangan di 6 lumbung pangan di daerah rawan pangan, mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan melalui program Desa Mandiri Pangan/Demapan serta Gerakan Terpadu Mandiri Pangan yaitu petani mulih gowo gabah. Dan menugaskan Perumda Aneka Usaha Seger untuk melaksanakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok”, paparnya. (end)
