PRN Pekalongan | Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah, Aliansi Kebangsaan Indonesia (ASKAINDO) bersama Media Pena Rakyat berkolaborasi, menjalin kemitraan strategis membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Daerah (TP3D) di Kabupaten Pekalongan. Tim ini bertujuan untuk mencegah dan turut berfartisipasi memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Ketua Umum ASKAINDO H. Sunarto, HS, SE, ST. menyampaikan bahwa TP3D akan berperan strategis dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan daerah agar efektif dan tepat sasaran. “Kami membentuk TP3D sebagai langkah nyata untuk mendukung pembangunan yang bersih dan transparan. Tim ini akan fokus pada pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait guna meningkatkan kualitas pembangunan di Setiap Daerah” ujarnya.
Senada dengan itu, Pimpinan Media Pena Rakyat, menegaskan kesiapan media untuk berkontribusi dalam pengawasan yang profesional dan berbasis data” jelasnya.
Di Tambahkan Slamet Jumadi Selaku Ketua DPK Kabupaten Pekalongan DPP Pekalongan. Bersama Media Pena Rakyat yang di tunjuk Selaku Ketua Tim TP3D untuk Kabupaten Pekalongan. “Melalui TP3D, kami akan memantau dan melaporkan informasi yang akurat terkait pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kami juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan,” katanya.
Adapun Landasan Hukum dan Regulasi Pembentukan TP3D ini didasarkan pada:
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat dan lembaga independen dalam menjalankan pengawasan serta melaporkan temuan terkait pembangunan daerah.
Fokus dan Tugas TP3D
TP3D di kabupaten Pekalongan memiliki sejumlah tugas utama, di antaranya:
1. Mengawasi proyek pembangunan agar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
3. Membuka kanal pengaduan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
4. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menangani kasus KKN.
Dengan dibentuknya TP3D, Diharapkan lebih aktif dalam mengawal pembangunan daerah. Ketua Umum ASKAINDO menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi bukti komitmen untuk membangun daerah yang bersih, maju, dan sejahtera.
