PRN Madiun | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun Atas Raperda Kota Madiun Tentang LPJ Pelaksanaan APBD TA.2024 di gedung paripurna, Rabu 21/5/2025.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Kota Madiun, Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Sekda Kota Madiun, Forkopimda Kota Madiun,dan OPD Kota Madiun.
Satu persatu fraksi menyampaikan pemandangan umumnya mulai Fraksi Perindo, PDIP, Demokrat, PKB, PKS, Gerindra-Nasdem, PSI, dan Golkar, sejumlah catatan pun mengemuka seperti soal piutang retribusi pajak, terkait besaran Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (Silpa), dan lain sebagainya.
Sementara Wakil Walikota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan bahwa perbedaan bukan disebabkan oleh ketidak cermatan Ia menjelaskan bahwa audit BPK dilakukan sebelum pembahasan LKPJ selesai, pada saat audit sudah jadi LKPJ nya belum dibahas nanti semua jawaban akan kita sampaikan baik secara lisan maupun secara resmi dalam paripurna, jelas Wakil Walikota Madiun F. Bagus Panuntun.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Drs.Istono,M.Pd mengatakan bahwa dari pandangan umum yang disampaikan oleh 8 fraksi yang ada menyatakan adanya selisih dan harus dijelaskan oleh eksekutif namun adanya selisih ini masih dimaklumi oleh DPRD, sebenarnya memang ada beberapa case yang mengalami pencapaiannya kurang maksimal kita menyadari tahun 2024 ini masa transisi kepala daerah dijabat oleh seorang PJ, menurut dia pencapaian yang kurang maksimal ini masih dalam batas kewajaran.
Menurut hemat kami ini berdampak terhadap kinerjanya baik kinerja pendapatan maupun kinerja belanjanya namun demikian semua itu masih dalam taraf wajar, Istono menjelaskan bahwa rapat paripurna kali ini adalah baru tahap pertama dan akan dilanjutkan dengan rapat paripurna berikutnya.
Ini kan baru tahap pertama besok masih dilanjutkan dengan RDP dengan OPD jadi bila nanti ada persoalan bagaimana nanti penyelesaiannya, dengan adanya kejelasan dari OPD diharapkan pada tahun periode berikutnya bisa langsung tancap gas untuk mengejar ketinggalan yang ada, jelas Wakil DPRD Kota Madiun Drs.Istono,M.Pd,.
