PRN Kediri | Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri Unaudited Tahun Anggaran 2025 ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Senin (30/3).
Hal ini, menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain dari Pemkab Kediri, penyerahan LKPD Unaudited juga dilakukan kepala daerah lain se-Jawa Timur.
Bupati Kediri menyampaikan, penyusunan LKPD tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik. Pemerintah Kabupaten Kediri, menurut dia, terus berkomitmen melakukan pengelolaan keuangan yang tepat dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Inilah yang terus kami upayakan, agar setiap program yang dijalankan dan setiap anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri,” katanya.
LKPD Kabupaten Kediri 2025 Unaudited tersebut diterima langsung kepada Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin. Dalam sambutannya, pihaknya menyebut LKPD 2025 yang diserahkan tiap pemerintah daerah selanjutnya akan dilakukan proses pemeriksaan BPK.
“Hasil pemeriksaan nanti akan disampaikan kepada publik,” ungkapnya.
Pemeriksaan LKPD yang diserahkan kepada BPK tersebut, meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu, dengan penentuan opini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pengendalian intern.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada BPK atas sinergi dan pendampingan yang dilakukan dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kami semua, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur semua nanti pada akhirnya mencapai opini WTP,” ucap Gubernur Khofifah.(ADInfo)
