PRN Malang | Malang , Jatim — Sejumlah wali murid SMP Negeri 2 Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, mengeluhkan adanya sumbangan komite sekolah yang dinilai memberatkan. Pasalnya, nominal sumbangan telah ditetapkan sebesar Rp600 ribu per tahun per siswa, belum termasuk pungutan lain di luar ketentuan resmi sekolah.
Wali Murid Nilai Sumbangan Tidak Sukarela
Salah satu wali murid sekaligus alumni, berinisial JK, menyebut kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat sumbangan sukarela yang diatur dalam peraturan pemerintah.
“Katanya sumbangan, tapi jumlahnya sudah ditentukan enam ratus ribu per tahun. Belum lagi pungutan kegiatan lain-lain. Kalau disebut sumbangan, mestinya sukarela, bukan wajib,” ujarnya, Jumat (25/10/2025).
Keluhan serupa datang dari wali murid lainnya, EN, yang menilai kebijakan komite sekolah telah menyimpang dari aturan.
“Permendikbud sudah jelas. Kalau jumlahnya ditentukan dan diwajibkan, itu bukan sumbangan tapi pungutan. Ini bentuk pelanggaran terhadap semangat pendidikan gratis,” tegasnya.
Menurut EN, sekolah seharusnya menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disetujui oleh Dinas Pendidikan sebelum melakukan penggalangan dana.
“Sekolah negeri harus transparan. Semua kegiatan penggalangan dana wajib disosialisasikan dan disetujui dinas, bukan diputuskan sepihak oleh komite,” tambahnya.
Aturan Jelas: Komite Sekolah Dilarang Memungut
Sesuai Permendikbud Ristek Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite memang boleh melakukan penggalangan dana untuk peningkatan mutu pendidikan. Namun, penggalangan tersebut tidak boleh berbentuk pungutan wajib kepada siswa atau wali murid.
Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau wali murid dalam bentuk apapun.
Dinas Pendidikan Siap Turun Tangan
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dr. Suwadji, S.IP., M.Si. menegaskan pihaknya akan segera memeriksa laporan dugaan pungutan di SMPN 2 Sumbermanjing Wetan.
“Kami sudah sering mengingatkan seluruh sekolah negeri, bahwa sumbangan itu harus sukarela. Jika ditemukan ada pungutan wajib, kami akan tindaklanjuti dengan pemeriksaan,” tegas Suwaji, Kamis (30/10/2025).
Ia memastikan Dinas Pendidikan akan menurunkan tim pengawas untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak sekolah, dan komite.
“Kami akan minta penjelasan tertulis dari kepala sekolah dan ketua komite. Jika terbukti melanggar Permendikbud 75 Tahun 2016, sanksi administratif akan diberikan,” ujarnya.
Pemerhati Pendidikan: Jangan Ada Pembiaran
Pemerhati pendidikan asal Malang, Yudi yuliadmoko ketua Lsm Gerrindo (Gerbang Rakyat Indonesia) Kabupaten Malang, menilai praktik seperti ini mencederai prinsip pemerataan pendidikan.
“Sekolah negeri seharusnya menjadi simbol pendidikan gratis yang inklusif, Kalau wali murid dipaksa membayar dengan dalih ‘sumbangan’, itu sudah melenceng dari tujuan pendidikan nasional,” jelas yudi.
Ia mendesak pemerintah daerah bertindak cepat agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik serupa di sekolah lain.
Catatan Redaksi.
Fenomena “sumbangan wajib” di sekolah negeri seringkali dibungkus dengan istilah kesepakatan komite. Padahal, bila kesepakatan tersebut mengikat seluruh orang tua murid, statusnya bukan lagi sumbangan, melainkan pungutan.
Pemerintah daerah diharapkan bertindak tegas untuk memastikan setiap sekolah negeri di Kabupaten Malang benar-benar bebas dari praktik pungutan liar berkedok sumbangan. (rd)
