PRN Kendari | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha.
Upaya tersebut ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).
Dalam kunjungannya, Menaker meninjau pelaksanaan program pemberdayaan tenaga kerja di BPKK Kendari, termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Saat ini, sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti proses pengenalan dan pelatihan di balai tersebut sebelum ditempatkan pada sektor industri ringan.
Menurut Menaker, penguatan kompetensi menjadi kunci agar penyandang disabilitas memiliki daya saing dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja.
“Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Yassierli.
Untuk memperluas peluang penempatan kerja, BPKK Kendari juga akan menyelenggarakan kegiatan strategis di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang berkomitmen mempekerjakan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
Menaker menegaskan, BPKK Kendari memiliki peran strategis karena membawahi wilayah kerja yang luas. Oleh karena itu, balai tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga sebagai motor penggerak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan fungsi yang maksimal,” katanya.
Menaker juga meminta seluruh balai di lingkungan Kemnaker, baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun BPKK, agar semakin proaktif menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja.
“Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja,” tutupnya.
(Biro Humas Kemnaker)
