JAKARTA, PRN.id – Menyambut Pilkada serentak 2018, banyak sekali partai politik yang sudah menyiapkan calon legislatifnya untuk bisa mengambil kursi politik di tingkat DPRD maupun DPR. PSI DPW DKI Jakarta yang terbilang pemain baru juga ingin mendorong para kadernya untuk dapat mengisi kursi-kursi tersebut.
Saat ini PSI DPW DKI Jakarta telah mengadakan seleksi terbuka caleg tingkat DPRD dengan menyediakan beberapa juri ahli dan menyiarkan langsung proses seleksi calegnya lewat media sosial termasuk Youtube.
Menurut Hasan Nasbi, CEO Cyrus Network, yang juga merupakan juri ahli seleksi caleg PSI DPW DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa polarisasi Pilkada DKI beberapa saat lalu mempengaruhi program seleksi terbuka ini.
“Banyak caleg DPRD lewat PSI Jakarta yang hampir tidak percaya lagi dengan politik akibat Pilkada DKI kemarin. Namun, mereka yang rata-rata merupakan kalangan profesional muda, lebih memilih turun langsung ke politik sebagai caleg PSI karena merasa ada yang tidak beres. “Saya sendiri ingin agar DPRD kita punya kemampuan untuk mengimbangi kecakapan para pegawai yang ada di tingkat eksekutif. Anggota DPRD dan DPR kita itu hanya cantik dalam satu hal. yaitu ‘akrobat’ anggaran. Bukan cakap dalam proses penganggaran, legislasi, maupun pengawasan dan perumusan pelaksanaan pembangunan,” ungkapnya.
Selain Hasan Nasbi, ada juga beberapa tokoh lain yang mengisi posisi pansel seleksi caleg DPRD DKI Jakarta. Seperti Ade Irawan (Koordinator ICW), Ani Soetjipto (Dosen Senior HI Universitas Indonesia), dan Sumardy (Ketua Bapilu DPP PSI).
Terpisah, Ade Irawan juga memperkuat pentingnya fungsi penganggaran anggota DPRD. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM di Jakarta penting mengingat masih banyak warga yang belum memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Untuk itulah DPRD harus berinvestasi anggaran di dua sektor krusial tersebut.
Dan hal ini sejalan dengan pernyataan sikap PSI DPW DKI Jakarta soal inefisiensi anggaran DKI Jakarta yang di gagas oleh pemerintahan Anies-Sandi. Mendorong calon legislatif di tingkat DPRD yang ‘melek’ anggaran dan memiliki integritas tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam proses seleksi tersebut. (tim/red).
