PRN MOJOKERTO – Peningkatan infrastruktur untuk kesehatan masyarakat memang sudah menjadi agenda rutin dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto tapi sayangnya hal ini masih saja diwarnai dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti halnya pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Gedung Tahap 3 RSUD RA.Basoeni Kabupaten Mojokerto dari mulai proses pelelangan sampai dengan pengerjaannya terindikasi adanya kecurangan dan korupsi.
Dari hasil investigasi yang dilakukan tim Pena Rakyat News ditemukan bahwa dalam proses lelang Pembangunan RSUD Gedung Tahap 3 RSUD RA.Basoeni Kabupaten Mojokerto dengan nilai pagu/HPS sebesar Rp. 7.934.792.000,- dan dimenangkan oleh PT. HARIZ TIGA PUTRA yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi sebagai pemenang dan penawar tunggal dengan nilai penawaran dan kontrak sebesar Rp. 7.775.741.000,- dengan prosentase 98% dari nilai HPS yang menurut jadwal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal 10 april 2018, tapi lain dengan kondisi di lapangan dimana yang mengerjakan proyek tersebut adalah orang lain yang juga menjabat direktur utama dari perusahaan lain yang pada saat proses lelang bukan peserta pelelangan pekerjaan tersebut.
Dengan melihat kondisi ini berarti pekerjaan tersebut dipindah tangankan dan ada dugaan adanya permainan saat proses lelang berlangsung.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan nomor: 602.1/214.1/416-021.4.3/2018 tanggal 26 pebruari 2018 tentang untuk Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan RSUD Gedung Tahap 3 RSUD RA.BASOENI Kabupaten Mojokerto yang menjelaskan tentang larangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), persekongkolan serta penipuan dan ada pula dalam syarat-syarat umum kontrak jelas disebutkan “Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.” Dengan ini maka jelas terjadi pelanggaran dan kecurangan pada proyek tersebut.
Belum selesai disini saja tim investigasi Pena Rakyat News juga menemukan hal lain di lapangan mengenai personil yang ada di lapangan, dalam dokumen pengadaan bagian lembar data kualifikasi disebutkan personil inti yang diwajibkan ada 9 (sembilan) personil dengan jabatan, spesifikasi, keahlian dan ketrampilan tertentu serta surat bertugas penuh dilokasi proyek, tapi kenyataannya hal tersebut hanyalah kelengkapan pada saat proses pelelangan saja tidak sampai pada saat proses pengerjaan proyek, karena hanya ditemukan 3 orang personil sebagai tenaga pelaksana biasa yang tidak jelas spesifikasi keahlian dan ketrampilannya.
Terkait hasil investigasi tim, dikarenakan sulitnya menemui PPK dan Direktur PT. HTP Redaksi Pena Rakyat News sudah mengirimkan surat konfirmasi dan klarifikasi secara tertulis melalui surat nomor 15/SK/PRN/V/2018 tanggal 16 mei 2018 kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD RA.BASOENI Kabupaten Mojokerto dan kepada Direktur Utama PT. HARIZ TIGA PUTRA, namun PPK RSUD RA. BASOENI dan Direktur PT. Hariz Tiga Putra dan sampai berita ini diturunkan tetap bungkam tidak merespon.
Anshori Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen YAPERMA pada saat dimintai pendapat lewat ponselnya memberikan pendapat “jelas ini dan pasti telah terjadi pelanggaran, oleh itu nanti pasti YAPERMA akan menindaklanjuti masalah ini” tegasnya sebelum menutup ponselnya. (sh07/tim)
