PRN MOJOKERTO | Terkesan tidak ada jeranya desa di wilayah kecamatan Dlanggu ini untuk membuat heboh, dikisaran bulan April 2020 desa Kedunggede dihebohkan dengan temuan dugaan korupsi atas pembangunan Balai Dusun Sukoanyar dan penahan jalan yang menggunakan dana SILPA tahun 2018 digunakan tahun 2020 dan pengaduan jalan ditempat, saat ini balai desa Kedunggede digruduk warga terkait permintaan pertanggungjawaban program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2020 yang dirasa sebagian warga Kedunggede ‘Tidak Jelas’.
Dari keterangan salah satu warga sebut saja SBR, diawal pendaftaran pendaftaran warga yang mengikuti program PTSL terkesan tertutup dan didominasi oleh perangkat desa yang notabennya masih keluarga besar kepala desa Kedunggede.
“sudahlah pak ini nanti pasti terjadi persoalan sebab PTSL ini di pungut Rp.750.000 per bidang” kilas balik ucapan SBR di depan balai dusun Sukoanyar.
Saat ini rupanya terbukti dan tampak terlihat 10 orang perwakilan dari warga diminta mewakili audensi yang diterima oleh Amir Hidayat selaku bendahara Desa Kedunggede.
BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/04/19/terkesan-kejar-tayang-habiskan-dana-silpa-2018-dikerjakan-2020/
“memang sebelumnya sudah dirapatkan bahwa dikenakan biaya PTSL sebesar Rp. 750.000 per sertifikat, namun sampai saat ini warga masih banyak yang belum menerima sertifikat” Ungkap Saibin salah satu perwakilan warga.
Sementara persoalan inti dari puluhan warga yang menggeruduk balai desa Kedunggede adalah agar M. Kosim selaku Kepala Desa Kedunggede bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan membagikan sertifikat kepada warga yang mengikuti PTSL.
Menanggapi hal ini menurut Iskandar Laka, S.H.,M.H. pakar hukum dan dosen Uniyos Surabaya berpendapat bahwa persoalan ini agar menjadikan pelajaran bagi penyelenggara program pemerintah terkait sertifikat gratis, tidak sedikit panitia dan kepala desa yang masuk penjara gegara terlalu besarnya memungut biaya PTSL, pasalnya pungutan besaran biaya PTSL sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Sedangkan untuk panitia atau penyelenggara PTSL desa Kedunggede yang kabarnya memungut biaya sebesar Rp.750.000,- itu dasarnya dari mana dan untuk apa kelebihannya, sebab sudah jelas dalam ketentuan di SKB tersebut bahwa wilayah Jawa-Bali per pemohon hanya dikenakan biaya Rp.150.000,-. Pungkas Iskandar Laka. (Taufig).
