DIDUGA BELUM KANTONGI IZIN, PIHAK PENGEMBANG NGOTOT DIRIKAN TOWER
PRN – MALANG Terkesan dipaksakan dan diduga tanpa melalui prosedural, Pembangunan BTS (Base Transceiver Station) milik salah satu perusahaan telekomunikasi yang berkembang di Indonesia tersebut ngotot di lanjutkan.
Dugaan tersebut bukanya tanpa dasar, Sebab salah satu syarat didirikanya BTS (Base Transceiver station) adalah dengan disetujuinya warga sekitar yang terdampak dengan pembangunan BTS tersebut. Hal tersebut terungkap saat beberapa warga sekitar yang terdampak pada pembangunan BTS tersebut mengadu kepada YAPERMA (Yayasan Perlindungan Rakyat Malang) pada Sabtu, 9 Maret 2019 kemarin di wilayah terdampak yaitu RT.17/RW.03,Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi, Malang.
Menurut keterangan salah satu warga RT 17 kepada awak media mengatakan bahwa, Sebagian besar warga sekitar tempat dibangunya BTS tersebut menolak di bangunnya BTS dilingkungan RT 17.”Kami semua menolak keras dibangunya BTS dilingkungan kami mas, Sebenarnya satu bulan lalu rencananya di bangun di depan rumah ini, karna kami menolak akhirnya lokasi dipindahkan sekitar 100 meter ke tempat yang sekarang ini.Kami warga sekitar juga tidak diajak musyawarah atau diadakanya sosialisasi dari pihak pengembang maupun pihak Desa kepada masyarakat sini”.ungkap Slh.
Menambahkan keterangan Slh, Abdlh yang mengaku pernah didatangi mandor Bts untuk menyuplai pasir dan semen untuk pembangunan Bts tersebut mengatakan, “Saya masih bingung sama pengembang mas bukankah untuk membangun Bts tersebut harus atas persetujuan warga sekitar yang terdampak,terus bagaimana cara mereka mengurus izin kepada dinas terkait?”.ungkap Abdlh
Sementara itu Imam ashari, Subcontractor yang mengerjakan pembangunan Bts tersebut saat dimintai keterangan melalui telpon mengatakan bahwa terkait dengan perizinan bukan wewenangnya ,”Terkait dengan izin Bts ini saya tidak tahu menahu mas, Itu bukan ranah saya. Saya hanya mengerjakan fisiknya saja”.terang Imam.
Senada dengan Imam, Kepala Desa Ganjaran jumadi melalui pesan whatsApp mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu banyak tahu tentang permasalahan tersebut, namun menurut Jumadi pembangunan tersebut sudah atas persetujuan warga sekitar tanah tempat dibangun Bts tersebut.
Menanggapi peliknya masalah yang di adukan oleh warga, Kepala YAPERMA cabang Malang Edik Winarko mengatakan bahwa YAPERMA akan serius menanggapi permasalahan tersebut dan akan mencari tau apakah ada kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak pembangun serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna membela kepentingan Masyarakat.(fai/tum)
