PRN KEDIRI – Dari hasil penelusuran tim investigasi Pena Rakyat News biro Kediri ditemukan puluhan titik tambang yang diduga tidak mengantongi izin alias bodong dikawasan sungai brantras Kediri.
Bidikan awal tim PRN dikawasan sungai Brantas Jungbiru terdapat puluhan tambang pasir yang digali dengan menggunakan ponton atau alat mesin penyedot pasir.
Tersiar dari ocehan warga dan sopir truk pengangkut pasir yang tidak bersedia disebut namannya saat dikomfirmasi nama-nama pelaku penambang dan pengelola hasil tambang ilegal dikawasan Jungbiru seperti halnya Kesun, Agus (mantan oknum), Bader, Lan dan kordinator ketua RT setempat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagaian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:
- Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
- Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
- Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
- Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009).
- Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).
- Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
- Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
- Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).
Sampai berita ini diunggah disinyalir adanya beking dari oknum untuk melancarkan penambangan galian pasir liar dikawasan Brantas Jungbiru Kediri. (bram & tim)
