PRN LAMPUNG TIMUR – Dari manapun, baik itu aceh bahkan sampai Papua yang bisa nawar silahkan saja, gak ada masalah karena ini terbuka, saya tidak ingin mengintervensi dan saya tidak ingin memaksakan pada siapapun.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari saat mengelar Rapat Koordinasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Selasa (24/09/2019).
Hadir pula dalam rapat tersebut Plh. Sekretaris Daerah Lampung Timur, Wan Ruslan, para Asisten, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lamtim, Verzanita Hasan, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, KMS Tohir Hanafi, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Datang Cahya Hartawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, M.Indra Budiman Duki, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung Timur, Yuliansyah, Plt.Kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur, Nur Syamsu, Plt.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, Tarmizi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tri Pranoto, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan, Fauzan Iskandi, Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Timur, Takdirullah, para Kepala Bagian Setdakab Lampung Timur, serta Kelompok Kerja (Pokja) terkait.
Dalam arahannya, selaku orang nomor satu di Lampung Timur, Zaiful Bokhari meminta kepada dinas terkait untuk dapat menjalankan proses pengadaan barang dan jasa ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
“Yang perlu saya tekan kan kepada kita semua terutama kepada Dinas PUPR dan Pokja yakni terkait proses pengadaan barang dan jasa ini, jalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme, jangan berfikir macam-macam, karena saya tegaskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, ini perlu saya pertegas agar semua jelas”.
Selain itu, tak lupa pula Zaiful meminta kepada Dinas PUPR dan Konsultan Pengawas untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana agar tidak ada persoalan-persoalan dikemudian hari.
“Terkait dengan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saya minta dengan jajaran Dinas PU dan Konsultan Pengawas untuk bisa betul-betul melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan gambar dan spesifikasi jangan sampai ada persoalan-persoalan dikemudian hari sehingga kita harus betul-betul lakukan pengawasan”.
Sebelum mengakhiri arahannya, pria yang akrab disapa Bang Zaiful itu kembali menegaskan bahwa kepentingannya sebagai seorang bupati ialah untuk memastikan kegiatan yang ada dapat berjalan dengan baik.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan saya adalah bagaimana pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik, saya tekan kan tidak ada yang namanya perintah dari Bupati Lampung Timur terhadap siapapun yang mengatasnamakan, laksanakan pekerjaan ini sesuai dengan perundang-undangan, jadi tidak ada namanya titipan pesan untuk setiap kegiatan, kalau saya temukan hal-hal demikian maka pasti akan kita bersihkan, saya gak akan main-main”.
Dalam rapat tersebut diketahui bahwa, Pemerintah Lampung Timur memiliki 217 paket lelang dengan rincian, Dinas PUPR sebanyak 204 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 1 paket, Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan 5 paket, Dinas Pariwisata 1 paket, serta Sekretariat Daerah Lampung Timur 1 paket.
Untuk diketahui, selain 217 paket lelang tersebut, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan lelang untuk 59 paket yang mana telah dilakukan teken kontrak.(WIN).
