PRN MOJOKERTO – Tidak sedikit panitia dan Kepala Desa diwilayah Mojokerto masuk jeruji besi dikarenakan menyalahgunakan penarikan biaya PTSL yang melebuhi ketentuan pemerintah.
Berbagai modus alasan yang dikemukakan untuk menghalalkan aksi pungutan diluar ketentuan, dari untuk biaya ukur, transport perugas BPN bahkan untuk insentif panitia.
Seperti halnya yang dilakukan oleh panitia dan oknum staf perangkat desa Sumberagung, dalam keterangan beberapa warga mengatakan bahwa kesepakatan awal PTSL dikenakan 300 ribu per peserta, namun fakta berkata lain, diduga pihak staf kantor desa Sumberagung Ririn telah meminta tambahan saat warga melakukan pendataan sebesar 200 ribu yang tidak jelas kegunaannya.
Hal ini dibenarkan oleh salah satu peserta PTSL desa Sumberagung sebut saja Yanti (bukan nama sebenarnya, red) dari dusun Pangi, dirinya membayar ke sdr. Sofa salah satu panitia sebesar 300 ribu dan dirarik bayar lagi oleh Ririn 200 ribu, karena ingin segera selesai sertifikatnya dirinya langsung bayar.
” Saya sudah membayar 300 ribu ke Panitia”
” 200 ribu ke Mbk Ririn yg membantu di Balai desa sumberagung,waktu register”
“Buanyak Pak disini,hampir seluruh Kelurahan Sumberagung yg ikut PTSL” ungkap Yanti melalui whatsapp 3/12/19.
Senada juga disampaikan oleh Pj Sekdes Sumberagung Gisan, dalam keterangannya tanggal 21/11/2019 bahwa panitia memang sepakat biaya PTSL 300 ribu dan terkait biaya tambahan 200 ribu yang di minta Ririn, Gisan enggan menjelaskan.
Sementara keterangan berbalik disampaikan Ririn melalui whatsapp 23/11/2019 bahwa menurutnya hal itu tidak benar bahkan Ririn terkesan menyalahkan awak media karena menurutnya infirmasi yang didapat berasal dari orang yang tidak mengikuti PTSL di desanya.
“Tidak benar pk Ngapunten sakderenge Menawi tangglet masalah Ptsl tanyakan langsung kepada pemohon Narasumber yg njenengan wawancara bukan pemohon” sanggahan Ririn melalui WA.
Catatan : Semua sudah diakui melalui wa peserta PTSL desa Sumberagung Yanti (nama lengkap dan alamat ada pada redaksi)
Melihat fakta dilapangan desa Sumberagung patut diduga telah melanggar ketentuan Keputusan Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. (sh07).
