PRN SUMENEP – Pernyataan AKBP Deddy Supriadi Kapolres baru Sumenep terkait dua saksi yang ditetapkan sebagai status tersangka terkait tidak pidana Korupsi pengadaan gedung dinas kesehatan (Dinkes) kabupaten Sumenep, dalam Konferensi Pers yang di gelar di halaman kantor Polres Sumenep tempo hari. Rabu 05/02/2020.
Pada waktu Konferensi Pers yang di gelar oleh Polres Sumenep yang di hadiri oleh sejumlah wartawan cetak dan elektronik yang ada di lingkungan Kabupaten Sumenep, AKBP Deddy Supriadi menyampaikan pernyataan terkait dua saksi yang dijadikan setatus tersangka tidak pidana kasus Korupsi.
“Tindak pidana kasus pengadaan gedung dinas kesehatan kabupaten Sumenep, dalam tahap penyelidikan sudah menetapkan dari yang semula menjadi saksi sekarang sudah di tetapkan tersangka sebanyak dua orang yang berinisial I dan A, Jadi kedua orang tersangka di proses sesuai dengan bagaimana tindak pidana Korupsi, jadi kita berharap ini merupakan Evek jera bagi pejabat Negara atau pun PNS di lingkungan Kabupaten Sumenep.” Ucap Deddy Supriadi.
Disaat salah satu Wartawan melontarkan sebuah pertanyaan kepada AKBP Deddy Supriadi selaku Kapolres baru di Sumenep, “Kenapa kedua orang tersebut yang sudah di tetapkan tersangka tidak dilakukan penangkapan/penahanan, Ndan..??” Tanya wartawan.
AKBP Deddy Supriadi Kapolres Sumenep menjawab, “Jadi penahanan itu dalam kasus tindak pidana Korupsi Tersangka tidak mutlak harus di tangkap/tahan, selama kedua tersangka tersebut komparatif dan tidak mempersulit tugas kepolisian di dalam penyelidikan, contoh: yang bersangkutan selalu ada bila saat diundang hadir oleh petugas, bedah dengan tersangka pelaku kejahatan di jalan karena sifatnya sudah jelas bisa mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi orang lain.” Jawab AKBP Deddy
“Sedangkan kalau tindak pidana Korupsi penanganannya berbeda, selama yang bersangkutan komparatif dan melakukan wajib lapor, kita tidak melakukan penangkapan/penahanan dan sekarang ini sudah proses pemberkasan yang di kirim ke kejaksaan Negeri Sumenep, nanti setelah diperiksa yang menentukan adalah pihak kejaksaan dan mengingat jumlah Jaksa yang minim, tentunya ketika kita melakukan penahanan akan menghabiskan masa penahanan yang begitu lama nantinya”, tutup AKBP Deddy Supriadi. (Erfandi)
