PRN NGANJUK – Sungguh terkesan tidak memiliki etika panitia PTSL / PRONA desa Garu kecamatan Baron Nganjuk, pasalnya saat Pena Rakyat News hendak klarifikasi panitia PTSL marah-marah tanpa jelas alasannya.
Sikap panitia PTSL desa Garu terkesan aneh dan patut mendapat perhatian khusus, muncul berbagai pertanyaan yang mengarah pada dugaan banyaknya penyimpangan.
“Apa, mau tanya apa, gak usah nanya, paling ujung-ujunganya minta duit,”
“Anda tidak boleh masuk, karena ruangan ini steril dari Wartawan dan LSM,”
Penggalan kalimat yang terlontar dari mulut Munir selaku ketua panitia prona Desa Garu.
Menurut Munir, kehadiran wartawan hanya sebatas mencari kesalahan serta menakut-nakuti dengan dalih akan diberitakan dan ujungnya hanya minta duit.
Diakui Munir, prona didesanya mendapat 1009 bidang dan ada pungutan sebesar Rp 500.000,- setiap bidang yang akan disertifikatkan.
“Uang tersebut digunakan untuk biaya materai, patok dan operasional.” Imbuh Munir.
Ditempat terpisah LSM GMBI Nganjuk, Ebiet menyayangkan atas sikap ketua panitia prona yang arogan dan mudah memandang orang dengan sebelah mata. Padahal, tidak seharusnya bersikap demikian, karena wartawan mempunyai tugas sebagai kontrol sosial serta sudah tercantum di UU No.40 tahun 1999.
“Seharusnya, dia tidak perlu alergi dengan wartawan ataupun LSM. Jadinya kesannya seperti arogan, apa salahnya berbuat baik dan tidak menutup kemungkinan seakan-akan dia menutupi masalah,” terangnya.
Sementara Keputusasn Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Didalam Keputusan Bersama ini, dengan jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, yaitu : Kategori I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu; Kategoti II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebsar Rp 350 ribu; Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantahn Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu; Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu; dan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu, semoga Panitia PTSL desa Garu sadar akan aturan. (bing/ida)
