Kacab Pendidikan Provinsi Kab.Sumenep Akan Menyikat Habis Sekolah Dan Guru Yang Melakukan Pungutan.
PRN SUMENEP – Persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) di satuan pendidikan SMAN I Sumenep, seakan seperti bola liar yang menggelinding hingga mencapai telinga Dinas Pendidikan Propinsi.
Apa yang dilakukan oleh Maswiyanto M.Pd seorang guru Kimia di SMAN I Sumenep yang dari berbagai Nara sumber wali murid telah memungut biaya perbaikan nilai sebesar Rp.200.000, jelas mendapat sorotan dari Wartawan dan LSM (WALAS) Sumenep.
Sejumlah Wartawan dan LSM saat diskusi dengan Sugiono
Sebagai upaya memerangi Pungli sekolah dan upaya untuk menegakkan supremasi hukum, WALAS melangkah ke Dinas Pendidikan Propinsi Cabang Sumenep untuk mengadukan perihal dugaan Pungli yang dilakukan oleh oknum guru kimia SMAN I Sumenep Maswiyanto.
“Kalau oknum guru itu memungut 200 ribu per siswa ada wujut kegiatannya mungkin masih bisa dimaklumi, namun ini tidak ada kegiatan apa-apa, trus uangnya dibuat apa” ungkap salah satu LSM.
Sementara menurut Sugiono selaku kepala cabang Pendidikan Propinsi Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa, melarang keras Sekolah menengah melakukan pungutan atau biaya apapun yang memberatkan pada Siswa/Ortu Siswa dengan alasan apapun.
“Yang jelas saya melarang keras dan Saya sudah pernah mengatakan ke semua lembaga pendidikan Sekolah Menengah, tidak boleh lagi melakukan kegiatan apapun yang melakukan pungutan atau bayaran dengan dalil apapun untuk kepentingan macem macem. Les atau bimbingan tambahan itu sudah bagian dari tugas Guru dan tidak boleh dilakukan dirumah, harus menggunakan fasilitas sekolah.” Kata Sugiono kepada Wartawan dan LSM diruang kerjanya, 04/03/2020.
Lanjut Sugiono, “Pungutan tersebut harus di kembalikan tidak ada alasan apapun lagi, dan saya sudah tegaskan kesemua sekolah menengah, kalau masih ada sekolah atau Guru yang melakukan pungutan, berarti orang tersebut harus siap menanggung resikonya sendiri”.
Sebelum diskusi diakhiri, Sugiono Kacab Pendidikan Provinsi kab. Sumenep, mengatakan dengan tegas akan menindak Sekolah atau oknum Guru yang masih melanggar melakukan pungutan.
“Nanti saya sikat bener sekolah atau oknum Guru yang masih melakukan pungutan atau pembayaran apapun diluar ketentuan yang ada. SPP pun sekarang sudah tidak ada pungutan (gratis), apabila di sekolah ada kegiatan untuk siswa, pihak sekolah tidak boleh ikut ikutan meminta atau menarik pungutan, silahkan serahkan pada pihak komite yang ada di setiap sekolah dan jangan sampai memberatkan siswa dan orang tua siswa yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sepeserpun”. Tutur Sugiono.
Ali Selaku ketua WALAS menegaskan, “Uang yang sudah di pungut oleh oknum Guru tersebut harus segera di kembalikan, kalau benar Guru tersebut mengatakan sudah mengembalikan ke Siswa, tolong tunjukkan daftar nama Siswa yang sudah di kembalikan”. Pinta Ali. Minggu 08/03/2020. (Erfandi).
