PRN Kediri | Warga kelurahan Pojok kota Kediri melakukan aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan kota. (06/07/20)
Ratusan warga berencana berangkat menggunakan kereta kelinci ke kantor Pemerintahan Kota sebagai sarana transportasi, namun aksinya tidak diizinkan dengan alasan UU lalulintas.
Tetapi aksi warga pun tetap berlangsung, perwakilan warga pojok dengan jumlah ratusan berorasi di pintu gerbang Pemkot Kediri.
Dengan hasil mediasi antar aksi dan pemkot memberi kebijakan untuk perwakilan aksi masuk ke Pemkot guna menyerap aspirasi dan maksut aksi.
Pertemuan perwakilan dari warga menyampaikan beberapa keluhan kok kompensasi belum cair.
“Kapan dana dicairkan? Karena sampai saat ini belum ada kejeasan kenapa pencairan kok terhambat.Kompensasi itu masuk kriteria Bansos atau bukan?” Kata Supriyo dalam pertemuan tersebut.
Kalo kompensasi fungsi Kelurahan sebagai apa? Ini yang perlu dijawab. Lanjut supriyono dengan tegas.
Menjawab hal tersebut Didik Catur menjelaskan bahwa dalam pencairan pemkot tidak menghambat dan sedang dalam proses.
Setelah terjadi debat sengit akhirnya dapat kejelasan bahwa pencairan kompensasi dampak TPA setelah PAK 2020.
Merasa tidak puas warga meningalkan ruangan dan menuju ke kejaksaan. Menurut sumber bahwa anggaran untuk kompensasi sudah tersedia dan disetujui oleh DPRD Kota Kediri.
Namun muncul bahasa bahasa baru dalam pertemuan, menunggu analisa dari UGM Yogyakarta terkait sejauh mana dampak sampah. (bram/dedy)
