Dengan dalil kegiatan Koperasi, SMAN 1 Kalianget mewajibkan peserta didik baru membeli seragam dengan harga selangit
PRN SUMENEP | Dunia pendidikan yang ada di Sumenep, pada penerimaan peserta didik baru di setiap sekolah dasar sampai menengah diduga dijadikan ajang bisnis jual beli seragam sekolah kepada peserta didik barunya yang sedang melakukan daftar ulang, salah satunya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianget, yang berada di kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep. 11/7/20
Hasil investigasi awak media bahwa, bagi peserta didik baru yang mendaftarkan di lembaga pendidikan Negeri SMAN 1 Kalianget tahun ajaran 2020/2021, di saat melakukan daftar ulang, pihak sekolah mengarahkan peserta didik baru untuk membayar uang Rp. 850.000 (Putra), sedangkan Rp. 970.000 (Putri), pembayaran tersebut untuk pembelian kebutuhan seragam sekolah dan lain lain bagi peserta didik baru tanpa terkecuali dengan dalil kegiatan koperasi sekolah.
“Ini bukan pungutan tapi untuk pembelian seragam sekolah dan Pembayaran tersebut bukan diminta duluan, tapi bagi peserta didik baru yang mau bayar duluan dipersilahkan, bahkan yang tidak mampu bisa dicicil”. Ucap Moh. Sadik selaku Kepala Sekolah saat di temui awak media di tempat kerjanya, 07/07/2020.
Sedangkan keputusan harga dan total pembayaran tersebut tidak melakukan proses penawaran atau musyawarah terlebih dahulu kepada wali/orang tua murid, hanya langsung diputuskan dari pihak sekolah dengan Komite.
“Ngapain harus musyawarah kalau masalah pembelian seragam ini, karena beda dengan sumbangan, kalau sumbangan perlu melakukan rembukan dulu dengan pihak Komite dan wali murid. Hal ini sudah kesepakatan dengan Komitmen, kan itu sudah ada tanda-tandanya ketua Komite”. Tutur Sadik terkesan kesal dengan pertanyaan awak media.
Lanjut Moh. Sadik Kepsek di SMA N 1 Kalianget, “Kalau harus melibatkan orang tua murid kan harus membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan baju seragam tersebut harus segera dipakai oleh murid, dan dak perlu harus musyawarah, karena kalau dari pihak orang tua murid tidak mampu bisa langsung konfirmasi ke Koperasi”. Imbuhnya.
Sedangkan hasil penelusuran awak media kepada salah satu pihak bagi peserta didik baru yang sudah lunas membayar uang seragam tersebut, hanya mendapatkan potongan kain saja untuk 1setel seragam Putih abu-abu dan 1 stel Pramuka, yang lainnya belum diberikan karena tidak ada barangnya dikoperasi, sedangkan uang tersebut harus dibayar oleh peserta didik baru.
Dalam hal itu, Asmuni Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) DPC Sumenep, yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi APBN, APBD, dan mengawasi kebijakan publik, dia menilai bahwa setiap sekolah yang melakukan pungutan dengan alasan pembayaran pembelian untuk seragam sering dilakukan di lembaga pendidikan, karena kurangnya pengawasan dan tindakan sangsi kepada pihak sekolah dari atasan atau pihak berwajib.
“Hah itu sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak dinas pendidikan terkait dan tidak ada ketegasan dari pihak berwajib untuk memberikan sangsi kepada lembaga Sekolah yang melakukan pelanggaran – pelanggaran”. Ucap Asmuni pada awak media, Sabtu 11/07/2020.
Lanjut Asmuni, “ini kan sudah jelas aturannya pada Permendikbud 45 tahun 2014 Pasal 4, tentang pakaian seragam sekolah peserta didik dasar dan menengah.
1. Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali murid
2. Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta Didik baru atau kenaikan kelas.
Pasal 6
Sekolah yang melanggar ketentuan dalam peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tegas Asmuni. (Erfandi).
