close
LAWAN KORUPSI

Perpres Hanya Hiasan Bagi MTsN 1 Nganjuk ‘Pungutan’ Tetap Lancar Melalui Komite

PRN NGANJUK | Berbagai upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa melalui berbagai bantuan seperti halnya dana BOS, KIP dan lainnya agar seluruh anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang layak dan gratis, namun berbeda dengan MTsN 1 Nganjuk.  Ini hasil penelusuran awak media Pena Rakyat News.

Berangkat dari pengaduan wali murid MTsN 1 Nganjuk sebut saja  Asa (bukan nama sebenarnya, red) merasa sangat berat dan rasanya tidak mampu menanggung 10 item ‘pungutan’ yang dikenakan kepada anaknya.

Semula Asa merasa senang setelah mendengar anaknya dapat sekolah di sekolah negeri, pasalnya dirinya berharap disekolah negeri biaya sangat ringan bahkan gratis, namun faktanya berbalik.

Masih dalam keterangan Asa dalam kurun waktu satu tahun terhitung total Rp.790.000. ini belum termasuk daftar ulang, LKS dan jariyah, semua ‘pungutan’ dapat dibuktikan oleh Asa dengan menunjukkan 3 lembar kwitansi dari pihak sekolah.

Lanjut Asa dirinya merasa komite yang fungsinya sebagai kepanjangan tangan wali murid dalam hal ini tidak ada upaya mewakili wali murid malah terkesan berbisnis dengan pihak sekolah, hal ini terbukti dengan tanda terima berbagai pungutan yang berstempel komite seperti halnya prmbelian 3 Stel seragam + atribut Rp. 450.000, Seragam olah raga Rp. 65.000,  Ikat pinggang Rp. 12.000, 2 stel kaos kaki Rp. 16.000, 2 Dasi Rp. 15.000, 1 Kain Batik yayasan Rp. 60.000, Jariah Pondok 1 tahun Rp. 10.000, Idul Adha (Qurban) Rp. 30.000,  Kartu pelajar dan foto Rp. 15.000,  Aksioma/KSM Rp. 40.000, PHBI/PHBN Rp. 50.000, Kalender Rp. 15.000, Kebersihan (Sampah) 12 bulan Rp. 12.000.

Sementara menurut Prof Sumarji selaku ketua dewan pendidikan kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa di lingkup sekolah dasar dan menegah pertama kabupaten Nganjuk tidak dibenarkan lagi melakukan pungutan.

Sumarji menambahkan bahwa Penghimpunan dana melalui Komite sekolah dibenarkan dengan beberapa catatan. Pertama, sifatnya urgen. Berikutnya harus diketahui kepala sekolah dan disetujui seluruh wali murid. Terakhir harus ada berita acara. Tegas Sumarji.

Sampai berita ini diturunkan tim Media Pena Rakyat News belum dapat meminta klarifikasi kepada pihak sekolah dan terkesan awak media di pingpong oleh pihak MTsN 1 Nganjuk. (Tim).

Tags : NganjukPungutan Sekolah

Leave a Response

*